POJOKSATU.id, JAKARTA—Usai dinyatakan menang Pilpres 2024 oleh KPU dan saat ini prosesnya masih sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), maka pilihan paling aman bagi Prabowo Subianto adalah merangkul Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri.
Megawati Soekarnoputri merupakan Ketua Umum PDIP dan pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Sementara Surya Paloh merupakan Ketua Umum Nasdem yang meraih posisi lima besar Pileg 2024.
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, menyebut, untuk ke depan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024, pilihannya bukan lagi mengajak Partai Nasdem ke kabinet, lalu PDIP dijadikan oposisi, ataupun sebaliknya.
Baca Juga: Tak Ada Jarak Megawati dan Prabowo, Pertemuan Kedua Tokoh Ini Usai Lebaran, Ini Syarat-syaratnya
Namun pilihan aman bagi Prabowo adalah merangkul kedua tokoh ini.
“Pilihan paling aman, Prabowo merangkul Surya Paloh, juga Megawati. Kalau sudah begitu, Prabowo akan terlihat lebih sakti dibanding Jokowi," kata Wildan, Senin (1/4).
Meski begitu, kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, upaya menggandeng kader PDIP ke dalam kabinet masih akan terkendala psikologis.
Sebab saat ini Capres dan Cawapres yang diusung PDIP, Ganjar-Mahfud MD, masih bersidang, menggugat hasil Pilpres 2024 di MK.
Baca Juga: PDIP dan Gerindra Terkesan Berantam, Jokowi dan Gibran Disebut Jadi Pemicunya
"Saat ini Capres dan Cawapres yang diusung PDIP masih bersidang, menggugat hasil Pilpres 2024. Situasinya akan terasa aneh bila Ganjar-Mahfud masih bersidang, di sisi lain partai pengusung membuka hati masuk kabinet," kata Wildan.
Sementara itu, Presiden Jokowi didesak tidak ikut campur dalam susunan kabinet Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Sebab sesuai amanah konstitusi presiden terpilih yang berhak menyusun kabinet.
Namun apabila Jokowi ingin menitipkan seseorang di kabinet Prabowo-Gibran diperbolehkan.
"Konstitusi kan sangat jelas bahwa penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden, jadi Jokowi tidak usah cawe-cawe. Kalau mau nitip ya silahkan, misalnya nitip menteri itu wajar," kata analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Minggu (31/3).
Ujang menegaskan tidak boleh orang luar pemerintahan ataupun mantan presiden cawe-cawe dalam pembentukan postur kabinet.
Dan jika hal itu dilakukan oleh Jokowi maka dianggap melanggar UUD 1945.
"Tapi kalau cawe-cawe intervensi terlalu jauh untuk susunan kabinet itu enggak boleh, masa negara ini direcokin oleh orang tertentu kan gak bagus," kata Ujang.
"Jadi biarkan amanah konstitusi, amanah UU dan amanah rakyat yang memandatkan kepada Prabowo untuk menyusun kabinetnya," kata Ujang Komarudin.***