POJOKSATU.id, JAKARTA-- Founder Aware ID sekaligus pakar data scienties, Seweit Hotroiman menilai KPU perlu memperkuat dapur digitalnya demi mengantisipasi potensi kebocoran data.

Sebab, kebocoran data tersebut bisa mencoreng nama baik lembaga negara penyelenggara pemilu atau KPU ini.

Apalagi anggaran terhadap penyelenggara tingkat KPU itu sangat terbilamg fantastik dibandingkan institusi lainnya.

"KPU harus memiliki divisi atau tim khusus yang fokus pada keamanan data dan pencegahan peretasan, terutama untuk memastikan integritas pemilihan umum," kata Hotroiman kepada Pojoksatu.id, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Ulang Batas Usia Cawapres, Gibran Tetap Aman

Hotroiman menuturkan, manipulasi data akibat ketidakamanan data pemilih sangat berdampak serius pada stabilitas dan keamanan negara. Terlebih di momen Pemilu 2024 yang mulai menegang.

"Ini bisa menciptakan ketegangan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan umum," tuturnya.

Oleh karena itu, Hotroiman mendesak KPU perlunya ada tindakan pencegahan dan langkah-langkah keamanan yang ketat terhadap data pemilih di KPU.

Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga integritas proses demokratis di Indonesia.

Baca Juga: Elon Musk yang Berkawan dengan Netanyahu Diajak Hamas Berkunjung ke Jalur Gaza yang Hancur

"Karena keamanan data pemilih menjadi kunci dalam menjaga proses pemilihan umum yang adil dan transparan," pungkasnya.

"Jadi perlu ada keberlanjutan investigasi terhadap klaim peretasan ini dan respons KPU akan menjadi sorotan dalam beberapa hari ke depan," tegasnya.

Sepertu diketahui, geger adanya kabar dugaan peretasan data pemilih tahun 2024 oleh seorang yang mengaku sebagai hacker dengan akun dengan username Jimbo.

Di mana di dalam klaim data yang dipublikasi, peretas tersebut mengklaim memiliki data lebih dari 252 juta baris data penduduk dengan kueri NIK (nomor induk kependudukan), alamat, tempat tanggal lahir, hingga data TPS yang bersangkutan.

Baca Juga: Resep Ongol-ongol, Cemilan Sehat dan Enak Disantap di Pagi Hari

Username Jimbo yang mengklaim memiliki data sebanyak 252.327.304 menawarkannya senilai 2 BTC atau sekitar Rp 572 Juta.

Klaim data itu diunggah peretas pada tanggal 27 November 2023 di situs jual beli data ilegal atau Situs Blackmarket dengan membuka harga senilai 2 BTC atau setara Rp 570.087.567.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membenarkan adanya temua kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Saat ini tim gerak cepat mendalami indikasi kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Baca Juga: Ternyata Pemilik Afirmasi Serdik 100 Persen Bisa tak Lulus Seleksi PPPK Guru 2023, Ini Penyebabnya

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan, indikasi kebocoran data KPU itu ditemukan saat pihaknya melakukan patroli siber.

"Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya," kata Adi Vivid kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Dari hasi pendalaman, tim menemukaan akun yang diduga membeberkan kebocoran data KPU tersebut.

Akun x tersebut yaitu dengan nama pengguna @p4c3n0g3. Akun ini membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU RI seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.

Baca Juga: Prediksi Skor Liga Champions MD5 Grup A: Galatasaray vs Man United, Bayern vs Copenhagen

"Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kita juga sedang koordinasi langsung dengan KPU," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya bersama Polri dan Kementerian Komunikasi (Kominfo) sedang melakukan penelusuran dugaan peretasan tersebut.

Hasyim menuturkan, data DPT yang diduga diretas tersebut juga dimiliki oleh partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI).

"Tim KPU dan Gugus Tugas (Kominfo, Polri, BBSN dan BIN) sedang bekerja melakukan penelusuran," kata dia melalui keterangannya.###