POJOKSATU.id, JAKARTA-- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memaparkan kriteria pemimpin ideal dalam persepektif atau pandangan Islam.
Kriteria pemimpin ideal menurut pandangan Islam ini berlaku untuk legislatif maupun eksekutif, termasuk pemimpin tingkat presiden.
Adapun kriteria pemimpin nasional yang ideal mencakup dua aspek, yaitu aspek integritas dan aspek kapabilitas.
"Aspek integritas meliputi sifat-sifat jujur (shidiq), terpercaya (amanah), cerdas (fathanah), dan terbuka atau transparan ( tabligh)," kata Ketua Umum PP Persis Ustaz Jeje Zaenudin dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).
Selain itu, kata dia, untuk aspek kapabilitas di antaranya mencakup kemampuan leadership dan manajemen bernegara yang mumpuni serta sanggup mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam islam.
"Kita juga negara demokratis, di mana pemimpin dihasilkan melalui pemungutan suara rakyat, maka akseptabilitas ini menjadi penting," tuturnya.
Ia juga menyinggung sosok pemimpin yang mampu diterima oleh semua kalangan.
Namun lagi- lagi, Ustaz Jeje tidak mengaitkan- ngaitkan pemimpin ideal yang dimaksud dengan capres dan cawapres tertentu.
"Karena pemimpin itu yang dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia yang sangat majemuk," ujar dia.
Baca Juga: PTDI Telat Bayar Gaji Karyawan Bulan November, Begini Penjelasan dan Komitmen Pembayaran
"Pada akhirnya siapapun yang dipilih rakyat itulah yang jadi pemimpin, terlepas dari apapun kelebihan dan kekurangannya," imbuhnya.
Tak hanya itu, Ustaz Jeje Zaenudin menuturkan, penting juga peran muballig sebagai ujung tombak dakwah dan pembimbing umat, termasuk dalam memilih kriteria pemimpin ideal, penting jufa
"Di antara etika politik yang penting dijaga saat ini adalah etika kesantunan dalam komunikasi dan bersosial media terkait isu-isu politik," tuturnya.
Baca Juga: Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Terletak Pada Dorongan Kredit Perbankan
Pada kesempatan itu, Ustaz Jeje juga mengajak seluruh komponan bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai sarana mempersatukan umat dalam kepentingan bersama sebagai bangsa.
"Masyarakat tidak mungkin dan tidak boleh dipaksa untuk menyatukan pilihan kepada salah satu calon pemimpin. Tetapi masyarakat mesti disatukan persepsinya tentang tujuan dan cita-cita dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar," tuturnya.***
