BEKASI.POJOKSATU.id - Massa aksi dari gerakan Himpunan Mahasiswa (HMI) mengaku dibayar uang untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) menangkap Menteri Investasi atau BPKM, Bahlil Lahadalia.
Kordinator Aksi Rashif Agby Zharfan mengaku mereka dibayar oleh salah satu petinggi Partai Golkar dengan nominal uang jutaan rupiah.
"Perlu saya sampaikan bahwa aksi demonstrasi di depan gedung KPK pada 15 Maret dilakukan bukan inisiatif kami melainkan arahan dari salah satu fungsionaris Partai Golkar atas nama Lisman Hasibuan," kata dia dalam video klarifikasinya, Minggu (17/3/2024).
Lebih lanjut, Rashid Agaby mengaku bahwa demonstrasi dengan tuntutan mendesak Presiden Joko Widodo dan KPK untuk segera mencopot Bahlil dari jabatannya merupakan rekayasa dari Lisman.
Itu dalam kasus dugaan menyalahgunakan kewenangannya dalam pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna usaha (HGU).
Baca Juga: Diduga Minta Upeti Rp25 Miliar KPK Didesak Segera Panggil Bahlil Lahadalia
Kemudian juga diduga menerima fee sebesar Rp25 miliar untuk mengaktifkan kembali IUP dan HGU. Dia menegaskan bahwa tidak tau menahu dalam isu tersebut. Sebab, semua tuntutan aksi merupakan titipan dari Lisman.
"Kami juga ingin menegaskan bahwa, demonstrasi yang dilakukan oleh kami berjalan sesuai intruksi dan arahan saudara Lisman Hasibuan termasuk mendatangi sekretariat PB HMI dan Tugu tani dan kami menegaskan aksi demonstrasi tadi berjalan secara damai tanpa ada konflik sehingga berita soal terjadinya konflik sebagaimana diberitakan oleh media tidaklah benar melainkan rekayasa dari pihak-pihak tertentu," beber Rashid Agaby.
Dalam video tersebut, Rashid Agaby juga menyampaikan minta maaf kepada Menteri BPKM Bahlil Lahadalia karena telah mencoreng nama baiknya dengan isu tuntutan demonya di depan gedung KPK.
Video permintaan maaf tersebut, kata dia, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Rashid Agaby menegaskan, permintaan maaf itu karena merasa bersalah telah mencemarkan nama baik Bahlil.
"Selaku pribadi dan sebagai koordinator aksi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia atas aksi demo yang sudah kami lakukan sehingga merugikan nama baik Bapak dan keluarga," ungkap dia.
Senada, pria atas nama Hidayatuloh selaku pembuat spanduk demo yang berituliskan #KPK Segera Periksa dan Tangkap Bahlil# mengaku mendapatkan bayaran dari seseorang di Partai Golkar.
"Selaku pribadi benar hanya bertugas mencetak spanduk yang mengatasnamakan jaringan Aktivis HMI atas arahan dan perintah dari saudara Risman Hasibuan," ucap dia.
Tak hanya itu, Hidayatuloh juga mengaku mendapat arahan dari Lisman untuk memasang spanduk tersebut di berbagai jalan yang ada di Jakarta.
"Saya selaku pribadi juga di perintahkan oleh Risman Hasibuan setelah selesai aksi demonstrasi untuk mencetak lagi spanduk yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis HMI yang menyerang harkat dan martabat Pak Bahlil lahadalia," ucapnya.
"Saya juga diperintahkan oleh saudara Risman Hasibuan untuk memasang spanduk yang menyerang nama baik dan harkat martabat pak Bahlil Lahadalia di jalan-jalan di daerah jabotabek," sambungnya.
Selain itu, Hidayatuloh mengaku diperintahkan oleh Lisman untuk mengumpulkan massa demo bayaran dalam aksi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) beberapa waktu lalu.
"Saya juga sering diperintahkan untuk mencari masa aksi bayaran oleh saudara Risman Hasibuan untuk demo-demo pesanan dan termasuk demo di BAWASLU RI dan KPU RI pada tanggal 26 Februari 2024 terkait isu Bahlil Lahadalia intervensi KPU Papua Barat dan KPU Fak-fak," tuturnya.
Hidayatuloh juga menyampaikan permintaan maaf karena telah mencoreng nama baik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri BPKM.
"Saya minta maaf kepada Pak Bahlil karena telah mencoreng nama baik Pak Bahlil. Saya menyampaikan minta maaf tidak tekanan dan paksaan dari pihak manapun, sekali lagi saya minta maaf," demikian kata dia.***