POJOKSATU.id - Masyarakat diminta untuk mempertimbangkan secara kritis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilu 2024, mengingat adanya perbedaan yang signifikan antara hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei berbeda.
Para pakar, termasuk Emrus Sihombing dari Universitas Pelita Harapan (UPH), menekankan bahwa hasil survei tersebut tidak dapat dianggap sebagai pedoman yang pasti karena seringkali terdapat perbedaan di luar margin of error.
Sebagai contoh, dua survei yang hampir bersamaan, yaitu dari CSIS dan Indikator Politik Indonesia, menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam elektabilitas pasangan calon, seperti Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud.
Oleh karena itu, kewaspadaan dan analisis yang mendalam diperlukan sebelum masyarakat mengambil keputusan dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Jadwal Debat Ketiga Pilpres 2024, Fokus pada Pertahanan, Keamanan, dan Geopolitik
Emrus, pada hari Kamis (28/12/2023), menegaskan bahwa hasil survei di Indonesia seharusnya tidak menjadi pegangan mutlak bagi seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan, mengingat adanya perbedaan yang signifikan.
Ia mengajak publik untuk bersikap kritis terhadap hasil survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden.
"Selama sumber pendanaannya tidak transparan, masyarakat harus mempertanyakan hasil survei. Jangan langsung menerima hasilnya.
Ungkapkan sumber pendanaan, ungkapkan metodologinya, termasuk kuesionernya," tandas Emrus.
Emrus berpendapat bahwa perlu dilakukan diskusi mendalam mengenai metodologi yang digunakan oleh lembaga survei.
Ia menyoroti pertanyaan dalam survei yang mengacu pada situasi "jika pemilu dilakukan hari ini," yang dianggapnya sangat dinamis.
Baca Juga: Bawaslu dan KPAI Himbau Kampanye Pemilu 2024 Tidak Libatkan Anak-anak, Begini Aturannya
Sebagai seorang komunikolog, Emrus juga mencatat fenomena di pilkada di mana pasangan calon dengan elektabilitas rendah dan tidak diunggulkan berhasil memenangkan kontestasi.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pertarungan politik belum dapat dianggap dimenangkan hanya karena hasil survei menunjukkan elektabilitas tinggi.
Emrus meyakini bahwa Pilpres 2024 kemungkinan akan berlangsung dalam dua putaran.
Dalam konteks ini, ia mengajak tiga kandidat beserta tim suksesnya untuk berjuang, mendekati rakyat, dan menyajikan program-program yang rasional dan operasional, sambil menekankan pentingnya transparansi sumber pendanaan yang digunakan.
Emrus mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap opini yang dapat terbentuk dari hasil survei, dengan harapan agar tidak digiring dalam pandangan tertentu.
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud secara terbuka membagikan data elektabilitas internal mereka.
Hasilnya, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengalami rebound signifikan hingga mencapai hampir 40%.
Andi Widjajanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, menjelaskan bahwa data tersebut berasal dari gabungan survei konvensional, analisis big data media, dan kelompok diskusi terfokus (FGD) di beberapa kota.
"Dalam triangulasi data selama 7 hari terakhir, elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai 35%. Bahkan, dalam 24 jam terakhir, angkanya naik menjadi 37%," ujar Andi Widjajanto dalam konferensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 Desember 2023.
Sebaliknya, kandidat lain, Prabowo-Gibran, mengalami penurunan elektabilitas dari 42,6% menjadi 41,1% dalam satu minggu terakhir, sementara elektabilitas Anies turun menjadi 21,7% dari sebelumnya 22% dalam periode yang sama.
Andi menyatakan bahwa berdasarkan mesin yang terpercaya sejak 2018, tanpa kejadian dadakan, elektabilitas ketiga pasangan calon tersebut akan stabil hingga 14 Februari 2024.***