POJOKSATU.id, JAKARTA— Empat menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin memberikan kesaksian di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) ; Muhadjir Effendi, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini.
Menko PMK Muhadjir Effendy mendapat giliran pertama untuk bersaksi. Lalu disusul Menteri Keuangan Sri Mulyani, berlanjut ke Airlangga dan Tri Rismaharini.
Muhadjir menjamin pemberian bansos ini tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024.
"Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir, Jumat (5/4).
Baca Juga: Berseteru dengan Jokowi, Hasto Kristiyanto Dibela Politikus PDIP, Bisa Dikatakan Infonya Akurat
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Pemberian bansos ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah," kata Muhadjir.
Muhadjir memaklumi jika penyaluran bantuan sosial (bansos) sering dikaitkan pihak tertentu untuk kepentingan politik.
Sementara Sri Mulyani mengatakan, penyusunan APBN 2024 tak dipengaruhi oleh siapa pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024.
Baca Juga: Rocky Gerung Prediksi Jokowi dan Prabowo Tak Lama Lagi Bersimpang Jalan Gara-gara 2 Program Ini
Sri Mulyani menyebut DPR RI telah menyetujui RUU APBN jadi Undang-Undang sebelum ada capres-cawapres.
Sri Mulyani menyinggung jika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024 baru terlaksana di Oktober 2023.
"Waktu pendaftaran calon presiden, wakil presiden yang dijadwalkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan demikian dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024," ujar Sri Mulyani dalam sidang, Jumat (5/4).
Dia kemudian menjelaskan tujuan penyusunan APBN. Salah satunya, kata Sri Mulyani, untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah secara dinamis. APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat negara dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global dan nasional.
Baca Juga: Buntut Rumahkan Honorer Sepihak dan Gaji Tak Dibayar, Dirut RSUD Sibuhuan Dilaporkan ke Komnas HAM
Dia menyebut APBN harus disusun secara adaptif. Dia juga menyinggung antisipasi guncangan baik secara global maupun di dalam negeri.
"APBN harus didesain secara antisipatif, responsif dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan," jelasnya di sidang MK itu.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum memberikan kesaksian di sidang MK pada Jumat pagi.
Namun di luar sidang dia mengatakan sejumlah negara melakukan penyaluran bantuan sosial akibat fenomena El Nino.
Airlangga menyebut penerima bansos di Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia, Singapura, India dan Amerika.***