POJOKSATU.id, JAKARTA-- Wali Kota Medan Bobby Nasution yang memilih mendukung Prabowo-Gibran diminta mengembalikan KTA PDI Perjuangan (PDIP).
Bobby Nasution yang juga menantu Jokowi ini secara resmi mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Gibran.
Atas sikap Bobby Nasution ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diminta mengembalikan KTA PDIP.
Menurut Hasto Kristiyanto, Bobby telah melakukan pembangkangan terhadap politik.
Baca Juga: Masriah Kembali Jadi Tersangka, Diduga Kabur dan Absen Sidang Perdana
Hasto meminta agar Bobby mengembalikan KTA PDIP, atas sikapnya yang membelot dari keputusan partai dengan mengusung pasangan calon selain Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Nah sehingga tentu saja kami akan melakukan proses dan kemarin kami sudah berbicara baik-baik, kalau mendukung yang lain silakan tetapi kemudian mengundurkan diri, KTA nya dikembalikan," kata Hasto di Gedung HighEnd, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu malam (8/11).
"Ya kalau itukan sangat jelas, partai politik punya disiplin, PDI Perjuangan itu kokoh dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, kan itu suatu bentuk political disobedience," ucapnya lagi.
Keluarga Jokowi Dianggap Terbius Kekuasaan
Keluarga Presiden Jokowi telah menunjukkan jati dirinya yang sudah terlena dan terbius oleh kekuasaan.
Hal itu dibuktikan dengan melanjutkan Gibran Rakabuming Raka untuk tetap maju dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Lima Finalis Miss Universe yang Viral Korban Pelecehan Seksual Sambangi Posko Prabowo-Gibran
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menyoal polemik politik yang akhir-akhir ini terjadi, di antaranya mengenai hasrat politik keluarga Jokowi.
"Sebenarnya ini menunjukkan preseden. Jokowi sekeluarga terlalu terlena, karena mereka jadi walikota, gubernur, presiden 2 periode. Memang kekuasaan itu melenakan, meninabobokan," kata Ridho Al-Hamdi, Rabu (8/11)
Menurutnya, benteng terakhir dari politik yang mengacaukan moralitas dan melanggar etik adalah sanksi sosial. Itu bisa diberikan rakyat pada pihak yang mendapat manfaat dari putusan MK tersebut.
"Lagi-lagi cara menghukumnya adalah sanksi sosial. Jangan memilih pasangan capres-cawapres yang memiliki dampak elektoral dari putusan MK tersebut," ujarnya.
Ridho mengatakan, Jokowi yang awalnya dianggap sebagai harapan baru di Pilpres 2014, tetapi justru di akhir jabatannya malah berubah seolah menjadi bangsawan baru.
"Ini artinya moral pemimpin kita itu tidak mencerminkan wajah ketimuran kita yang penuh etika," jelasnya.
Untuk itulah, lanjut Ridho, rakyat perlu mengambil langkah untuk mengembalikan demokrasi pada jalan semestinya.
Tapi Ridho mengakui apa yang dilakukan keluarga Jokowi ini tidak melanggar.***