POJOKSATU.ID- Ketua Pemenangan Prabowo-Gibran Jawa Barat, Aries Marsudiyanto meminta PDI-Perjuangan untuk tidak memplintir pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Presiden ataupun Wakil Presiden bisa ikut kampanye.

Menurut dia, pernyataan Presiden Jokowi tersebut sangat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi PDIP tidak usah diplintir atau diputar-putar segala macam (pernyataan Presiden Jokowi), Pak Jokowi ngomong sesuatu dengan aturannya," kata Aries kepada wartawan, Senin (29/1/2024).

Baca Juga: Momen SBY Makan Pop Mie dengan Raut Wajah Sedih, Netizen Ungkit Jasanya Terhadap Para Guru yang Jadi PNS

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Jawa Barat itu meminta kepada PDIP untuk tidak ketar-ketir dengan sikap Presiden Jokowi yang ingin ikut kampanye.

Arie memastikan bahwa Presiden Jokowi tetap akan mematuhi aturan, dengan kata lain tidak akan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara dalam melakukan kampanye.

"Saya rasa tidak perlu dikhawatirkan lah Pak Jokowi ingin ikut kampanye, dulu juga Bu Mega ikut kampanye, boleh kok, sah-sah saja. Yang penting sesuai dengan undang-undang, tidak menggunakan fasilitas negara," tuturnya.

Baca Juga: Menuju Proses Penyempurnaan, Pj Wali Kota Bandung Sebut Kolam Retensi Margahayu Raya Segera Diresmikan

Kendati begitu, Aries tak ingin menanggapi lebih jauh terkait sikap ke khwatiran partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. Menurut dia, hal tersebut merupakan sikap politik dari PDIP.

"Kalau itu dianggap ke khawatiran PDIP, biarkan saja lah, pada intinya kita yang penting sesuai dengan aturan dan undang-undang," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Cek Di Sini 15 Fakultas di USU Beserta Akreditasnya, Ternyata Masih Ada C

Itu yang menyebutkan kepala negara bisa ikut berkampanye dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu.

Ketua DPR RI itu menjelaskan biar masyarakat yang menilai soal tersebut.

Demikian disampaikan Puan seusai menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (28/1).

Baca Juga: Dorong Transformasi Industri, OJK Terbitkan 4 Aturan Dana Asuransi Hingga Pensiun

"Biar rakyat yang menilai, sebaiknya itu, presiden itu apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak," kata Puan.

Menurut Puan, pernyataan yang diucapkan Jokowi erat kaitannya dengan pemberian dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, Gibran merupakan anak sulung dari Jokowi. ***