POJOKSATU.ID- Masuknya capres PDIP, Ganjar Pranowo dalam tayangan azan magrib di stasiun televisi swasta, RCTI menuai beragam pro dan kontra.
Terlebih baik dari pengamat, tokoh maupun dari para ahli agama mengait-ngaitkan kejadian itu dengan politik identitas.
Salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah KH Cholil Nafis. Ia menilai bahwa indentitas politik dan politik identitas adalah hal yang berbeda.
Baca Juga: Tak Mau Kalah dengan Ganjar Pranowo, PKS Dorong Anies Baswedan Tampil Ditayangan TV Jadi Imam di Istiqlal
Menurutnya, indentitas politik itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa lepas dari berbagai kegaitan sehari-hari.
"Identitas politik itu niscaya," kata Kyai Cholil dikutip di akun X (twitter), Senin, 11 September 2023.
Kyai Cholil juga memberikan contoh perihal identitas politik, seperti halnua ditayangan azan salah satu capres yang lagi viral masuk televisi swasta.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Unggul di Pemilih Usia 40 ke Atas, tapi Gen Z Tetap Setia Dukung Prabowo Subianto Sejak Pilpres
"Seperti saat adzan berwudhu. Siap-siap shalat meskipun dalam iklan TV," ujarnya.
Namun, kata Kyai Cholil, identitas politil itu tidaklah dilarang dalam aturan negara, berbeda dengan politik identitas yang jelas melangga aturan negara dan norma-norma agama.
"Yang tidak boleh itu mengatasnamakan agamanya lalu melarang orang lain menunjukan kesalehan beragamanya. Itu bedanya identitas politik keniscayaan sedangkan politik identitas dilarang," ujarnya.
Baca Juga: PDI Perjuangan Targetkan 20 Juta Suara di Jawa Barat untuk Kemenangan Ganjar Pranowo
Sebelumnya, Capres PDIP, Ganjar Pranowo masuk dalam tayangan magrib di stasiun televisi swasta, RCTI.
Dalam memon itu, Ganjar Pranowo yang menggunakan kemeja putih dan peci hitam mempersilahkan para jamaah agar segera memasuki masjid.
Kehadiran politisi PDIP disalah satu stasiun di bawah naungan MNC Group milik Harry Tanoesoedibjo atau HT memantik beragam persepsi.
Banyak yang menilai, tampilnya Ganjar Pranowo di azan stasiun televisi swasta, RCTI itu merupakan politik identitis terselubung.
