POJOKSATU.id - Calon presiden Ganjar Pranowo meminta agar bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan alat politik. Bansos adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ganjar mengatakan bahwa dalam suasana politik, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos adalah jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah. Padahal, bansos diusulkan oleh pemerintah dan harus mendapat persetujuan dari DPR.
Tak hanya itu, bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik. Misalnya, dengan tudingan bahwa lawan politik tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.
"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," ujarnya.
Baca Juga: Terbitkan Program SMK Gratis, Ganjar: Tidak Terlalu Besar untuk Suatu Program
Ganjar menegaskan bahwa bansos adalah hak rakyat dan tidak boleh dipolitisasi. Ia juga mengatakan bahwa bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023 tidak bisa dihentikan karena telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan.
Secara kelembagaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bansos kepada masyarakat. Namun, kemungkinan untuk menunda penyaluran bansos bisa saja dilakukan karena alasan atau pertimbangan tertentu, misalnya agar penyaluran bansos tepat sasaran.
Hal tersebutlah yang menjadi dasar Ganjar-Mahfud mengusung KTP Sakti yang di dalamnya terekam data kependudukan termasuk untuk masyarakat yang masuk kategori penerima bansos atau bantuan tunai langsung (BLT), jaminan kesehatan, juga jaminan pendidikan.
KTP Sakti ini diharapkan dapat membantu penyaluran bansos lebih tepat sasaran. ***
Artikel ini ditulis oleh Arya Pratama dengan judul “Ganjar Harap Bansos Tidak Dijadikan Komoditas Politik”.