POJOKSATU.ID- Calon wakil presiden Gibran Rakabuming meminta calon presiden Prabowo Subianto untuk duduk, usai berpidato di hadapan pendukungnya di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Momen ini terjadi saat Gibran hendak berpidato menyampaikan program-programnya. Hal ini menjadi sorotan.

"Gibran terkesan merontokkan marwah mantan jenderal bintang tiga dengan mempersilahkan turun dari panggung dan berkampanye program pribadinya," ujar Ketua Umum DPP NCW Hanifa Sutrisna kepada wartawan, Rabu (25/10/2023)

Baca Juga: Wakil Bupati Karawang Bicara Pemerataan Infrastruktur di RPJPD Menuju Indonesia Emas 2045

Gibran, kata dia terkesan mempertontonkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman dan jabatan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan puluhan ribuan orang tersebut.

"Dengan menyatakan, 'Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini'," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat yang melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan KKN terkait pengaturan keputusan MK 90/PUU-XXI/2023,  sejalan dengan NCW.

Baca Juga: Nih Wajah Satpam Aan, Usai Viral Satpam TMII Minta Maaf Cium Tangan Pedagang Asongan, Gayanya Najis Banget

NCW sebelumnya juga menyampaikan adanya kejanggalan dan keanehan yang mendasar, terhadap keputusan MK yang memungkinkan Gibran ikut kontestasi Pilpres 2024.

"Kami di DPP NCW melihat MK makin keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang yakni eksekutif dan legislatif," kata Hanif, sapaan Hanifa Sutrisna.

Jika demikian, kata dia, publik nantinya juga meragukan netralitas MK apabila nanti terjadi perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Baca Juga: Muscab HIPMI Majalengka Dinilai Cacat Hukum

NCW sendiri, sebelum ini telah mempertanyakan didaulatnya putra Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, yang 'tiba-tiba' menjadi Ketua Umum PSI.

"Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?" kata Hanif.

Menurut dia, berbagai persoalan ini, termasuk dugaan korupsi di kementerian, tidak akan selesai hanya dengan berbisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV. Harus ada eksekusi dari gagasan secara nyata. ***