Sumut dan Aceh Akhirnya Terima SK Tuan Rumah PON XXI

Penyerahan SK tuan rumah PON XXI tahun 2024 kepada perwakilan provinsi Sumatera Utara dan Aceh, di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/11/20). ft/humaskemenpora
Penyerahan SK tuan rumah PON XXI tahun 2024 kepada perwakilan provinsi Sumatera Utara dan Aceh, di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/11/20). ft/humaskemenpora

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) pelaksana tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024.


SK tuan rumah PON XXI itu diserahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali ke perwakilan Sumut dan Aceh. Penyerahan SK itu dilakukan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/11/20).

Zainudin menyerahkan kepada perwakilan dua provinsi, masing-masing Aceh diwakili Kadispora Provinsi Aceh Dedy Yuswadi dan Sumatera Utara diwakili Sekretaris Daerah R Sabrina.

Penyerahan juga disaksikan Ketua KONI Pusat Marciano Norman, Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin, Illiza Sa’aduddin Djamal, perwakilan KOI dan KONI Sumut-Aceh.


Zainudin Amali mengatakan SK tuan rumah PON ke-21 ini mendesak untuk segera diterbitkan karena memuat aturan baru tentang penyelenggaraan PON.

Pasalnya, ini merupakan kali pertama even olahraga terbesar di Indonesia itu digelar di dua provinsi sekaligus.

“SK penetapan tuan rumah PON XXI ini memang terasa cukup lama. Karena memang aturan lama biasanya satu provinsi. Namun PON 2024 diputuskan digelar di dua provinsi, tentu aturan berubah. Kalau kita paksakan aturan yang lama pasti akan bermasalah bagi Kemenpora, pemerintah Aceh dan Sumut termasuk KONI,” ucap Zainudin.

Setelah menerima SK tuan rumah PON, pemerintah Provinsi Sumut dan Aceh segera melakukan persiapan semaksimal mungkin.
Termasuk membuat pengajuan dana bantuan APBD serta persiapan pembangunan maupun renovasi arena pertandingan PON.

Mengingat dua provinsi ditetapkan jadi tuan rumah PON XXI, Menpora mewanti-wanti sejak awal kepada pemerintah kedua daerah ini agar menghindari gesekan.

“Jangan sampai begitu SK keluar, kemudian hal-hal yang membuat SK itu masih dianggap abu-abu itu akan menjadi perselisihan di antara dua tempat penyelenggara,” ujarnya.

“Saya minta KONI pusat akan mendetailkan panduan-panduan, jangan sampai ini menjadi penyebab dalam tanda kutip konflik. Karena pasti akan muncul perbedaan konsep. Saya tidak ingin pelaksanaan PON di dua provinsi ini malah tidak akur,” tutur Zainudin.

Download aplikasi PojokSatu.id, klik di sini

Belanja frozen food terbaik dan murah hanya ada di BozzFoods. Klik www.bozzfoods.com

(fat/pojoksatu)