Pemerintah Optimis Ekonomi Tahun Depan Bisa Tumbuh 5 Persen

Kantor Kementerian Keuangan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia pada 2021 tetap bertengger pada kisaran 5 persen.


Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (6/10).

“Dalam APBN 2021, kita menggunakan asumsi pertumbuhan pada kisaran 5,0 persen,” katanya.


Disampaikan, keyakinan ini merujuk pada proyeksi tiga lembaga internasional, yakni International Monetary Fund (IMF) yang menyebutkan tumbuh mencapai 6,1 persen, Word Bank yang menyebutkan tumbuh 3 hingga 4,4 persen, dan Asian Development Bank (ADB) yang menyebutkan tumbuh mencapai 5,3 persen.

Untuk mencapai angka di tersebut, Febrio menuturkan, harus dengan kerja keras yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan harus dapat dilakukan demi, mewujudkan pertumbuhan perekononomian dalam negeri mencapai 5 persen.

“Ini sesuatu yang mudah, ini yang kita harus kerjar dengan kerja keras,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan antara lain kebijakan dalam penanganan Covid-19, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), akselarasi reformasi, dan pertumbuhan ekonomi global.

Ditambahkan, pengendalian Covid-19 harus dilakukan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Kemudian, ketersediaan vaksin virus global ini dapat dipastikan diterima masyarakat.

“Faktor yang cukup membuat kita bisa optimis dan bergerak lagi,” ucapnya.

Selanjutnya, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), maksudnya dukungan sisi demand melalui penguatan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian, dukungan sisi supply yang berfokus pada insentif kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Melalui akselarasi reformasi, pihaknya mengklaim, untuk bisa pulih UU Omnibus Law menjadi modal. Karena dengan dukungan perundangan itu, akan mampu mendorong para investor memeilih Indonesia sebagai tempat usahanya. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri menjadi lebih baik, pasca Covid-19.

(jpc/pojoksatu)