Pemerintah Susun Program Bansos untuk 29 Juta Perempuan Tulang Punggung Keluarga

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah dikabarkan tengah menyusun program bantuan sosial (bansos) yang menyasar 29 juta perempuan kepala keluarga.


Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dijelaskan, bantuan ini diberikan karena perempuan kepala keluarga memegang peran penting dalam kesejahteraan anggota keluarganya.

“Jangan lupa bawa policy-policy ini bukanlah gender-neutral. Kita ingin yang perempuan yang mendapatkan. Sebab, kepala keluarga perempuan insting pertamanya adalah melindungi anak-anak dan keluarganya,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mencontohkan salah satu program untuk perempuan kepala keluarga yang selama ini sudah berjalan yakni Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).


Sejak pertama kali diluncurkan 2015, hingga saat ini sudah lebih dari 6,2 juta perempuan pengusaha yang mendapat manfaat dari program ini.

Di kementerian yang dipimpinnnya, Sri Mulyani menyebut, dirinya selalu meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk mulai memperkenalkan gender tagging. Artinya seluruh belanja keuangan negara harus bisa dilabeli dengan dimensi gender.

“Secara fisik dan biologi berbeda. Oleh karena itu, policy itu tidak boleh gender-neutral. Tapi policy harus tahu perbedaan laki-laki dan perempuan,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan, dengan cara ini, maka kebijakan anggaran akan lebih setara untuk pelaku ekonomi laki-laki maupun perempuan.

“Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dan memberikan pemihakan yang adil untuk umat manusia yang memiliki perbedaan jenis kelamin,” tuturnya.

Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah telah memulai strategi nasional keuangan inklusif untuk perempuan mulai tahun ini. Tujuannya adalah untuk menekan kesenjangan yang masih terjadi pada kelompok perempuan.

Adapun prioritas strategi ini di antaranya peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi perempuan, serta dukungan UMKM yang dikelola oleh kelompok perempuan.

Disampaikan, pemerintah juga mendorong perluasan kesempatan kerja bagi perempuan. Dengan penyediaan lapangan kerja yang lebih setara bagi laki-laki dan perempuan, Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan meningkat.

(jpc/pojoksatu)