Peluang Kerja Penyandang Disabilitas di BUMN Terbuka Lebar

Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan akses pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas.


Dikatakan, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menjamin hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas dari kalangan tenaga kerja yang produktif dan berkemampuan setara.

Adapun peningkatan akses pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas, melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Memberikan kesempatan yang sama terhadap teman-teman berkebutuhan khusus merupakan amanat Undang-undang. Sudah menjadi tugas kita sebagai bagian dari Negara untuk hadir memberikan kesempatan yang sama, memberikan affirmative action untuk teman-teman berkebutuhan khusus,” katanya.


Lebih lanjut disampaikan, kementerian BUMN juga diharapkan memberikan data dan informasi lowongan kerja, menyelenggarakan pelatihan kerja, serta memenuhi fasilitas pelatihan penyandang disabilitas.

“Bentuk kolaborasi ini tentu perlu diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan ekosistem dunia usaha yang baik antara supply and demand dari tenaga kerjanya,” imbuhnya.

Terkait dengan perlindungan, dikatakan Erick diatur sesuai dengan ragam dan jenis disabilitas, antara lain berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri.

Bahkan, jika ada penyandang disabilitas yang punya potensi berwirausaha, BUMN juga akan mendukung demi perluasan kesempatan kerja.

“Yang pasti, akan ada perlakuan yang sama dengan rekan pekerja lainnya yang nondisabilitas,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja tahun 2019, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas di BUMN dan swasta terus mengalami peningkatan.

Pada 2017 jumlah tenaga kerja difabel mencapai, 4.286 orang. Angka tersebut naik menjadi, 4.537 orang pada 2018.

“Oleh sebab itu, dalam kesepahaman ini, Kementerian Kenagakerjaan akan memfasilitasi pelatihan tenaga kerja penyandang disabilitas dan penempatannya sesuai kebutuhan BUMN. Jadi, akan disesuaikan dengan kebutuhan BUMN sebagai user,” tandasnya.

(jpc/pojoksatu)