Kemenhub Minta Subsidi Rapid Test untuk Calon Penumpang Pesawat

Ilustrasi. (foto : pixabay)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku, mahalnya keterangan sehat dan bukti test Covid-19 menjadi persoalan yang disoroti oleh berbagai pihak.


Meksi begitu, ia menegaskan pelaksaan protokol dan prosedur kesehatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 harus tetap dilakukan.

Sementara mengatasi mahalnya rapid test, Kemenhub telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat memberikan subsidi rapid test kepada calon penumpang pesawat.

“Kami juga minta ke Kementerian Keuangan agar rapid test ini diberikan subsidi,” katanya.


Menteri Budi menambahkan, pihaknya juga tengah berusaha agar operator penerbangan dapat juga memfasilitasi Rapid Test adat atau tes cepat dengan tarif yang lebih terjangkau dengan mencari mitra secara mandiri.

Berdasarkan hasil kunjungannya di Bandara Solo dan Yogyakarta, dikatakannya, biaya rapid test cukup beragam dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Sehingga, sebetulnya tarif rapid test bisa disediakan dengan lebih murah.

Sebagai informasi, pihaknya mewajibkan kepada operator sarana maupun prasarana transportasi berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam memilih mitra kerja penyedia layanan uji tes cepat (rapid tes) dan tes polymerase chain reaction (PCR).

Hal tersebut tertuang dalam surat Menteri Perhubungan kepada para operator sarana dan prasarana transportasi per 29 Juni 2020 dan merupakan kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (jpc/pojoksatu)