Posko THR Terima 735 Pengaduan dan Konsultasi

Menaker Ida Fauziah
Menaker Ida Fauziyah

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sejak tanggal 11-18 Mei 2020 telah diterima 422 pengaduan terkait pembayaran dan 313 konsultasi tunjangan hari raya (THR).


Dari total 735 pengaduan dan konsulasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

“Posko Pengaduan THR ini telah dimanfaatkan para pekerja, pengusaha maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pengaduan THR. Semua telah kita tindaklanjuti,” terangnya.

“Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartite yang melibatkan pekerja dan pengusaha sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat,” sambungnya.


Berdasarkan laporan, yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan ada 326 pengaduan, sedangkan yang tidak mampu membayar ada 274 laporan.

Rincian 274 yang tidak mampu bayar THR itu terdiri dari 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda, 40 dibayar bertahap dan 40 pemotongan THR.

Lebih lanjut, kata Ida, proses dialog bipartite antara pekerja dan pengusaha telah dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, dia menegaskan bahwa terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha

Adapun pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen.

“Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan,” tandasnya.

(jpc/pojoksatu)