Bank dan Leasing Diminta Tunda Tagihan kepada Debitur, Ini Kriterianya

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Lembaga perbankan dan nonperbankan diminta untuk menunda tagihan kredit kepada debitur selama setahun.


Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada para gubernur lewat telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Dikatakan, penundaan itu dikhususkan kepada mereka yang punya nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.

“OJK akan memberikan kelonggaran, relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil, untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan nonbank. Akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” katanya.

Terkait keluhan dari pekerja transportasi seperti ojek, sopir hingga nelayan yang punya masalah kredit kendaraannya di tengah pandemi virus Corona, Jokowi meminta mereka tidak khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran selama setahun.

“Beberapa skenario juga telah kita hitung, kita kalkulasi mengenai prediksi dari Covid-19 di negara kita, Indonesia April seperti apa, Mei seperti apa, skenario buruk seperti apa, skenario sedang seperti apa, skenario ringan seperti apa? Dan saya kira kita ingin kita berada pada skenario yang ringan,” paparnya.

Jokowi pun sudah menghitung penurunan daya tahan ekonomi berdasarkan provinsi. Dia mencontohkan skenario sedang yang akan terjadi di daerah-daerah dengan daya tumbuh ekonomi dari perburuhan.

“Kalau skenarionya sedang yang terparah nanti akan berada di Nusa Tenggara Barat. Itu akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen. Karena hitungan kita kita mampu bertahan Juni-September,” ujarnya.

Lalu untuk daerah yang paling banyak petani dan nelayan, apabila skenarionya sedang, yang terparah adalah Kalimantan Barat. Diprediksi akan ada penurunan pendapatan sampai 34 persen dengan daya tahan Oktober sampai November.

“Kemudian pedagang mikro, pedangang kecil, kalau skenarionya sedang yang berat adalah di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan sampai 36 persen. Dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober,” kata dia.

Sedangkan untuk sopir angkot dan ojek yang paling berat terjadi di Sumatera Utara dengan penurunan pendapatan mencapai 44 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengalkulasikan angka-angka tersebut agar pemerintah menyiapkan stimulan ekonomi yang tepat. Data itu, kata Jokowi, juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

“Sudah saya sampaikan refocusing dan realokasi dari anggaran yang ada. Kalau kita bekerja secara detail, di lapangan juga kita ikuti saya meyakini sekarang ini masyarakat sudah mulai bergerak, provinsi-provinsi juga saya lihat telah melakukan dan bekerja secara baik. Baik dalam dalam melakukan semprotan disinfektan, kemudian menyosialisasikan menjaga jarak yang aman, saya meyakini skenario paling ringan yang akan muncul,” tandasnya.

Browser anti blokir Kojop bisa diunduh di PlayStore, klik bit.ly/kojop

(jpnn/pojoksatu)

loading...

Berita Terkini