Pemerintah Bakal Perluas Target Cukai Pada Sektor Industri

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperluas target cukai pada sektor industri.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berembuk dengan DPR dan mengusulkan supaya pemerintah menerapkan lebih banyak cukai, pada Rabu (19/2) lalu.

Perluasan target cukai terutama untuk produk-produk yang berdampak pada lingkungan. Karena itu, Kementerian Keuangan meredesain beberapa aturan cukai untuk diperluas ke beberapa objek.

Terkait cukai plastik, target Kemenkeu adalah mengurangi sampai separo volume sampah plastik yang dihasilkan masyarakat Indonesia.


Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menerapkan cukai pada minuman berpemanis dan berkarbonasi. Tentu karena minuman-minuman itu juga dikemas dengan wadah plastik sekali pakai. Sebelumnya, pemerintah memajaki kantong plastik atau kresek.

Menanggapi hal ini, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut.

“Kalau dari sisi pendapatan negara pemerintah menginginkan sumber pendanaan baru, bisa mencari sektor lain. Misalnya, bea masuk besar pada bahan baku impor plastik dan bahan baku plastik,” papar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono.

Lebih lanjut, Fajar menuturkan perluasan cukai plastik akan menyulitkan banyak usaha kecil dan menengah (UKM). “Industri daur ulang Indonesia sudah bagus sebenarnya, tinggal didorong lagi,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Justin Wiganda menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan memantik efek domino.

Hal itu bisa menurunkan demand dan memengaruhi business competition industri plastik yang padat karya. Dampaknya juga akan terasa sampai ke ritel tradisional.

Justin menambahkan, penerapan cukai pada minuman ringan juga akan mengerek harga. Hal itu berimbas pada kemampuan atau daya beli kelompok masyarakat miskin.

“Pengendalian sampah plastik bisa dilakukan tanpa menerapkan cukai. Pemilahan sampah plastik dari sumbernya bisa jadi pilihan yang tepat karena sampah plastik memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan benar,” paparnya.

Sementara Gaikindo yang mewadahi para pelaku industri otomotif juga beraksi soal perluasan pengenaan cukai emisi kendaraan bermotor.

Ketua Gaikindo Yohannes Nangoi mengaku belum paham seratus persen soal ‘cukai emisi’. Sebelumnya ada PP 73/2019 yang mengatur pajak berdasar emisi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan cukai plastik pada kresek dan kemasan minuman ringan asalkan dampaknya terukur.

(jpc/pojoksatu)