Pemerintah Ajukan Omnibus Law ke DPR Pekan Ini

Presiden Jokowi. Foto BPMI Setpres
Presiden Jokowi. Foto BPMI Setpres

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah akan mengajukan Omnibus law kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan ini.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung investasi masuk melalui kemudahan perizinan.

“Ada 74 UU yang langsung mintakan revisi kepada DPR. Pasalnya apabila kita ajukan satu-satu 50 tahun tidak selesai,” katanya.

Presiden Jokowi menilai, omnibus law akan menjadi lompatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha.


“Kita harapakan ini menjadi kontribusi yang diinginkan oleh pada dunia usaha,” ucapnya.

Selama ini, banyak investor yang sudah masuk namun terhambat oleh permasalahan perizinan. Sehingga tidak mendapatkan pelayanan yang memadai dalam menanamkan modalnya di Tanah Air.

Sebagai contoh kecil yang saat ini masih saja menjadi kendala pelaku usaha yaitu persoalan perizinan dan sulitnya penyelesaian pembebasan lahan.

“Sebagai contoh investor sudah masuk, usaha pembebasan tanah yang kecil saha ngga bisa menyelesaikan. Sehingga investornya tidak bisa memulai usahanya,” paparnya.

Selain itu, masalah perizinan yang tumpang tindih pun masih menjadi persoalan yang tak kunjung berkesudahan. Jokowi mengaku, pemerintah akan mencari solusi regulasi perizinan Indonesia yang berjumlah 42 ribu yang menghambat iklim investasi.

(jpc/pojoksatu)