Produk Tak Standar SNI Senilai Rp 15 Miliar Dimusnahkan

kementerian perdagangan
Kemendag musnahkan produk tak ber-SNI. (Jawa Pos)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 14 jenis total barang yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan standar SNI senilai hampir Rp 15 miliar.


Adapun barang-barang tersebut merupakan hasil kerjasama Kemendag dengan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) dan Dirjen Bea Cukai terkait pertukaran data dan informasi serta dukungan dalam pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border).

Hal tersebut guna melindungi konsumen untuk mendapatkan mutu kualitas produk yang sesuai.

Pengawasan post border sendiri merupakan kebijakan yang telah dilaksanakan sejak Februari 2018, yaitu suatu kebijakan untuk menyederhanakan perizinan impor dengan pergeseran pengawasan tata niaga impor untuk beberapa komoditi dari kawasan pabean menjadi di luar kawasan pabean.


Tercatat total ada 4.720 pcs, mulai dari pompa air, produk kehutanan, cangkul lipat, gula tidak standar hingga beberapa barang elektronik yang membahayakan tidak sesuai SNI.

Dengan kerjasama ini dapat meningkatkan mutu barang yang beredar di dalam negeri, baik barang impor maupun lokal.

Sehingga, para konsumen dapat mendapatkan barang yang berkualitas dan pelaku udahan lokal dapat bersiang dengan menciptakan produk yang dapat bersaing dengan mutu yang baik.

Sementara, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menjelaskan, dasar pelaksanaan pengawasan post border adalah Paket Kebijakan Ekonomi XV ditujukan untuk mencapai sasaran mendukung efisiensi logistik dan kelancaran arus barang ekspor impor, termasuk kepastian dwelling time yang rendah.

“Mekanisme pengawasan post border diawali dengan pemeriksaan kesesuaian dokumen perijinan impor milik pelaku usaha yang dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean, dan dalam hal diduga adanya pelanggaran maka dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan atau penegakan hukum,” jelasnya.

Sementara, lanjutnya, peran Kemendag dalam hal ini, sesuai Undang-Undang tentang Kepabeanan, Kementerian Perdagangan merupakan instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan pembatasan atas impor atau ekspor.

“Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan tata niaga impor terhadap 4.010 HS yang menjadi larangan dan pembatasan yang pengawasannya dilaksanakan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Setelah pelaksanaan kebijakan pengawasan post border maka terdapat 58,07 persen atau 2.340 HS yang menjadi larangan dan pembatasan pengawasannya dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan setelah barang keluar dari kawasan pabean (post border),” imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, Kemendag melalui pemanfaatan teknologi informasi telah memiliki sistem e-reporting yang merupakan suatu sistem teknologi informasi yang terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW).

“INSW merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan proses pengeluaran barang yang menghubungkan semua sistem penerbit perizinan impor ke sistem yang digunakan oleh Ditjen Bea dan Cukai,” jelasnya.

Menurutnya, selama ini Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang di kawasan pabean, sehingga pihaknya tentunya telah memiliki keahlian dan pengalaman yang dapat dibagikan ke Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan post border.

Disamping itu melalui kerjasama ini dapat secara intensif dilakukan sharing data dan informasi antara Ditjen Bea dan Cukai dan Kementerian Perdagangan sehingga proses pengawasan post border dapat dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

“Kegiatan serupa berupa pemusnahan barang hasil pengawasan telah kami laksanakan pada bulan September di wilayah Semarang-Jawa Tengah, Surabaya-Jawa Timur, dan Medan-Sumatera Utara. Kegiatan pada hari ini menjadi penutup dari rangkaian kegiatan pemusnahan yang dilakukan pada tahun 2019,” tandasnya.

(jpc/pojoksatu)