Kemenhub Tetapkan Biaya Jasa Ojol, Begini Respon YLKI

tarif ojek online
Ojek online/Ilustrasi. (JawaPos)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Menetapkan biaya jasa ojek online (ojol) dengan menggunakan skema batas atas dan batas bawah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat pujian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).


Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, keputusan itu sudah tepat.

Dirinya menuturkan, pengaturan biaya jasa ojol sangat penting bagi keberlangsungan bisnis daring ini. Di sisi lain, campur tangan pemerintah juga punya peran penting bagi pengemudi, aplikator, dan masyarakat sebagai konsumen.

“Tanpa campur tangan pemerintah, dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi hak-hak konsumen sebagai pengguna ojol, atau bahkan hak-hak pengemudi sebagai operator ojol,” ujarnya.


“Oleh karena itu, pengaturan tarif ojol dengan model tarif batas atas dan batas bawah adalah langkah tepat. Batas atas untuk menjamin agar tidak terjadi eksploitasi tarif pada konsumen yang dilakukan oleh aplikator, dan tarif batas bawah untuk melindungi agar tidak ada banting tarif dan atau persaingan tidak sehat antar aplikator,” tambahnya.

Tulus menambahkan, penerapan tarif pada ojol dinilai merupakan hal lazim, kendati bukan kategori transportasi umum.

Selain itu, pihaknya berharap kenaikan tarif juga harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.

“Kenaikan tarif juga harus menjadi jaminan untuk turunnya perilaku yang ugal-ugalan pengemudi ojol, tidak melanggar rambu lalu lintas, tidak melawan arus, dll; sehingga bisa menekan lakalantas. Regulasi yang baru ini, seharusnya sudah termasuk di dalamnya adalah adanya asuransi bagi pengguna ojol, seperti asuransi dari PT Jasa Raharja,” tuturnya.

Lebih lanjut, dikatakan, besaran tarif yang ditentukan pemerintah dinilai masih terlalu besar. Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa terus fokus melakukan pengawasan.

“Potongan 20 persen yang dilakukan aplikator kepada pengemudi seharusnya bisa diturunkan, karena dengan kenaikan tarif berarti pendapatan aplikator juga naik. Setelah kenaikan ini, perlu ada sinergi dengan Kominfo agar tidak ada pelanggaran regulasi di lapangan, baik oleh pengemudi dan atau aplikator,” pungkasnya.

(jpc/pojoksatu)