Kemenhub Bakal Lakukan Kajian Hukum Soal Wacana Motor Masuk Tol

Tarif jalan tol
ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Soal wacana sepeda motor masuk jalan tol, Kementerian Perhubungan akan melakukan kajian hukum.


Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Dirinya membenarkan, secara aturan hal itu memang memungkinkan. Akan tetapi, faktor keamanan adalah permasalahan utama yang perlu diperhatikan.

Dijelaskan, dalam perubahan PP 44 pasal 38 ayat 1 tahun 2009 memang menyatakan bahwa selain penggunaan roda 4, jalan tol dapat juga dilalui bagi kendaraan roda 2. Tetapi jalurnya spefisik terpisah dari jalur kendaraan roda 4.


“Jadi pada jalan tol dilengkapi jalan tol bagi roda dua, tapi dapat tidak semua harus. Bisa iya bisa tidak,” jelasnya, dilansir JawaPos.

Semisal di jalan tol Suramadu dan Bali Mandara. Kedua jalan tol ini sepeda motor diperbolehkan masuk.

Alasannya, secara historis memang awalnya adalah jalan tol lalu merespon permintaan di jembatan Suramadu sebagai penghubung.

Dengan dua unsur yakni jalur khusus serta contoh kasus yang terjadi di Suramadu, bukan berarti semua jalan tol sama dan bisa dilewati sepeda motor.

Ditambahkan Budi, masih ada unsur lain yang harus dipertimbangkan seperti spesifikasi jalan tol itu serta spesifikasi motor itu sendiri.

“Secara spesifik bisa saja dilengkapi motor tetapi spesifikasi sama dengan jalan tol di Bali. Tapi perkotaan bisa saja, tapi nggak harus,” katanya.

Adapun yang tidak memungkinkan, kata Budi, adalah penggunaan sepeda motor jalan tol Jakarta-Cirebon. Menurutnya, sepeda motor dengan kapasitas mesin yang kecil tidak didesain untuk perjalanan jauh sehingga perlu diperhatikan aturannya.

“Soalnya ini masalah safety. Kan kita tau jalan tol kanan kiri bebas jadi kalau ada angin besar bahaya, bayangkan kalau ada angin besar itu sepeda motor kencang dan motor untuk (masuk tol harus) kecepatan tinggi karena enggak ada hambatan tapi kalau ada motor, bus, truk ngebut kan akan melayang,” pungkasnya.

(jpc/pojoksatu)