2019, Pemerintah Prioritaskan Penyaluran KUR untuk Sektor Produksi

darmin
Menko Darmin Nasution

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pada 2019 mendatang, pemerintah telah menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 140 triliun.


Jika dibanding tahun ini, angka itu mengalami kenaikan. Sejalan dengan peningkatan plafon tersebut, pemerintah juga menetapkan kebijakan pemberian sanksi.

Di sisi lain, kewajiban penyaluran KUR sektor produksi di antaranya pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa- ditingkatkan menjadi 60 persen dari masing-masing plafon penyalur dibandingkan kewajiban tahun ini sebesar 50 persen.

Perbankan yang tidak mencapai penyaluran KUR produksi hingga 60 persen akan dikenakan pinalti berupa pengurangan tambahan plafon.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebutuhan sektor produksi dinilai lebih banyak dibanding perdagangan.

Sektor tersebut dianggap memiliki potensi pergerakan modal yang lebih cepat dibanding sektor produksi.

“Dia (sektor perdagangan) bisa mutar dengan cepat sampai 3-4 kali setahun. Jadi sebenarnya 20-30 persen itu cukup, kan bisa sampai 3-4 kali. Jadi yang harus dinaikkan yang produksi,” ujarnya, dilansir JawaPos.

Lebih lanjut, pihaknya optimis, kebijakan ini bisa dipenuhi oleh para penyalur kredit. Jika tidak, ia siap memberikan sanksi.

Selain itu, upaya pemerintah untuk menyalurkan KUR diyakini tidak akan terhambat oleh kebijakan tersebut. Menurut dia, para penyalur KUR akan memahami langkah pemerintah untuk memperbesar porsi produksi dibanding perdagangan.

(hap/JPC/pojoksatu)