RUU SDA Dinilai Bertentangan dengan UU Perindustrian

ruu sda
Ilustrasi/Foto via JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang saat ini dibahas di DPR dinilai bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.


Hal ini diungkapkan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar.

Sebab, dikatakannya, di dalam UU Perindustrian disebutkan bahwa industri manufaktur baru wajib berlokasi di kawasan industri.

Di sisi lain, pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar untuk kegiatan industri, yakni suplay air baku untuk keperluan industri.


“Turunan dari UU Perindustrian adalah PP no 142 tahun 2015 tentang kawasan industri yang menyebutkan kawasan industri wajib menyediakan sarana dan fasilitas di antaranya instalasi pengolahan air bersih, berikut juga pengolahan air limbah,” jelas Sanny, dilansir JPNN.

Dirinya menambahkan, pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan air beserta instalasi pengolahan air limbah.

Dijelaskan, pengolahan air bersih dan air limbah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Sebab, dalam menjalankan proses produksi, industri harus mendapatkan air baku yang kemudian disalurkan ke pabrik.

Pabrik sendiri menghasilkan air limbah yang harus diolah terlebih dahulu dengan instalasi pengolahan air limbah milik kawasan dan selanjutnya dibuang ke permukaan sungai.

Bila RUU SDA disahkan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek industri, dikhawatirkan akan ada pembatasan kuota air yang bisa berdampak terhadap keseluruhan proses industri.

“Yang ingin kami soroti, di dalam RUU SDA terdapat kecenderungan membatasi air baku bagi kawasan industri. Hal itu sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan UU Industri maupun PP no 142 tahun 2015 tentang kawasan industri,” tegas Sanny.

Selain itu, Apindo menyayangkan pembahasan RUU SDA yang tidak melibatkan Kementerian Perindustrian.

(jos/jpnn/pojoksatu)