Divestasi Saham Mesti Disetujui Freeport, Jika Tidak?

ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah tidak akan membuka ruang bagi PT Freeport Indonesia terkait divestasi saham.

Pihaknya hanya memberikan dua opsi, yakni setuju atau tidak setuju.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, pemerintah sebenarnya tidak perlu persetujuan dari pihak Freeport terkait divestasi saham. Karena, ketentuan divestasi 51 persen sudah ada dalam aturan.

“Kita tidak perlu setuju dan tidak setuju. Yang jelas, persyaratan untuk operasional Freeport itu (divestasi) 51 persen harus. Masalah dia mau setuju dan nggak setuju, terserah. Yang jelas, kalau nggak setuju ya berarti nggak bisa,” ujarnya.


Bambang menerangkan, pemerintah sudah memberikan persyaratan jika Freeport ingin melakukan perpanjangan operasi 2×10 tahun. Antara lain harus melakukan divestasi dan melakukan pembangunan smelter di dalam negeri.

Bambang mempersilakan untuk mengambil pilihan. Jika mau tetap kembali ke Kontrak Karya (KK) maka izin operasinya tetap habis pada 2021.

“Kalau sampai Oktober nggak tunduk ya terserah dia, mau bubar juga, mau selesai juga nggak apa-apa, kalau dia nggak setuju mau kembalikan ke peĀ­merintah kan juga bagus,” tegasnya.