Ditinggal Jokowi, Tiang Monorel akan Dibongkar

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

Nasib megaproyek monorel tinggal menunggu waktu. Pemprov DKI Jakarta tidak hanya memutus kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM) selaku pengembang proyek itu. Tiang-tiang monorel juga bakal digusur. Tiang-tiang monorel yang mangkrak di kawasan Senayan dan Jalan Kuningan Rasuna Said, Jakarta Selatan, diminta segera dibongkar.

Sekdaprov DKI Saefullah menegaskan, keberadaan tiang-tiang monorel yang mangkrak di dua kawasan tersebut sangat mengganggu keindahan dan tata kota. Karena itu, dalam rapat bersama PT JM beberapa hari lalu, muncul opsi dari pemprov agar perusahaan tersebut segera membongkar tiang-tiang itu dalam waktu dekat. Sebab, proyek tersebut tidak akan dilanjutkan. ’’(Tiang-tiang) itu juga nggak bermanfaat kan. Lebih baik dibongkar saja daripada mengganggu pemandangan kota,’’ katanya di balai kota.

Menurut dia, negara tidak dirugikan sepeser pun dengan dibongkarnya tiang monorel yang berjumlah 90 titik itu. Sebab, dana pembangunan proyek tersebut bukan berasal dari APBD dan APBN. Proyek monorel merupakan murni investasi swasta, yakni PT JM dan BUMN PT Adhi Karya. Pemprov DKI hanya menyiapkan tempat. ’’Karena enggak jelas, ya sudah tidak usah diteruskan lagi,’’ ujar mantan wali kota Jakarta Pusat itu.

Dulu, terang dia, setelah proyek monorel tersebut mangkrak pada pengerjaan pertama, pemprov pernah diminta membayar tiang-tiang itu oleh PT Adhi Karya. BUMN tersebut menghargai tiang-tiang mangkrak itu sebesar Rp 600 miliar. Padahal, menurut penghitungan pemprov, ’’hanya’’ Rp 200 miliar. Penetapan pemprov tersebut didasarkan hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ’’Sekarang nggak ada kemajuan. Opsinya seperti apa, ya tidak dapat dilanjutkan,’’ jelasnya.


Disinggung soal ancaman PT JM untuk menggugat karena menilai pemprov memutus kerja sama secara sepihak, dia terlihat tenang. Menurut dia, jawaban persoalan itu sangat sederhana. PT JM tidak mampu menjalankan 15 syarat yang disepakati dalam perjanjian awal.

Salah satunya, pengembang tidak mampu menyediakan modal minimal 30 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 15 triliun. Jadi, pemprov tidak mungkin memaksakan dan terus berharap kepada perusahaan yang tidak sanggup mengerjakan. ’’Nanti dibeber semua alasan kita (putus) untuk menjawab surat mereka,’’ ungkapnya.

Apakah pemprov tidak takut jika gugatan tersebut dimenangkan pihak swasta? Apalagi pemprov mempunyai pengalaman pahit ketika digugat swasta ke pengadilan. Dia kembali menjawab santai. Materi gugatan pihak PT JM terhadap pemprov sudah disampaikan kepadanya oleh kuasa hukum perusahaan tersebut. Dia optimistis pemutusan proyek itu akan berakhir damai karena semua pihak sama-sama mengerti tentang tugas dan hak masing-masing. ’’Kita tahu kok pengacaranya, ya nanti kita jawab,’’ katanya.

Sementara itu, Dirut PT JM Sukmawati Syukur menyatakan bahwa pihaknya tidak mau ikut campur mengenai rencana pemprov untuk membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak tersebut. Sebab, tiang-tiang itu sudah disita PT Adhi Karya. Pihaknya belum mencapai kesepakatan dengan PT Adhi Karya soal ganti rugi karena semula PT JM yang melanjutkan proyek tersebut. ’’Itu bukan milik kita lagi,’’ tuturnya.

Dalam salinan surat resmi berkode Ref.No.264/JM-SS/O-L/XII/2014 dari PT JM kepada gubernur DKI, PT JM sebetulnya telah memberi beberapa penjelasan. Misalnya, pada poin 2 disebutkan bahwa soal depo BKB dan di Waduk Setia Budi, PT JM mengacu pada pasal 4 perjanjian kerja sama (PKS) tertanggal 31 Mei 2004. Penyediaan lahan untuk depo akan disediakan pemprov.

Pada poin 3, PT JM juga menjawab soal kepemilikan garansi bank 30 persen modal nilai proyek. PT JM memang wajib menyediakan pendanaan dengan porsi 30 persen dalam bentuk modal sendiri dan 70 persen pinjaman. Kesanggupan itu telah disampaikan ke pemprov pada 10 September 2014.

Jaminan dari PT JM tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur serta Permen Bappenas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Tetapi, PT JM menilai, dua aturan itu tidak menetapkan besaran persentase atau jaminan dari investasi. Dengan begitu, poin tersebut mengacu pada praktik yang diterapkan dalam beberapa proyek infrastruktur yang relevan, yaitu 1–5 persen, bukan 30 persen.

Pada bagian akhir suratnya, PT JM menjelaskan bahwa besaran jaminan itu telah dibahas secara detail oleh tim pemprov, PT JM, dan wakil tim konsultan Bappenas pada 28 Februari 2014. Dalam pertemuan tersebut, disepakati kisaran jaminan 1–5 persen. Kesepakatan itu juga sudah diserahkan ke pemprov. (fai/c20/dwi)