Suku Bunga Kredit Tak Kunjung Turun, Indonesia Terancam Keok di MEA

ilustrasi
215915_631173_Bank_Mandiri_dl
ilustrasi.

 

POJOKSATU РIndonesia terancam kalah dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini akan terjadi  jika perbankan tidak menurunkan suku bunga kreditnya. Sebab pinjaman bank merupakan modal utama untuk menggerakkan industri.

“Sedikit sekali industri yang mampu tumbuh dengan modal sendiri, mayoritas memakai dana pinjaman bank untuk modal memperluas usaha, apalagi kalau itu industri besar tentu dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Mau nggak mau harus pinjam ke bank,” ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Gandi Sulistiyanto.

Karena itu dia menilai penurunan suku bunga kredit perbankan mendesak untuk segera dilakukan. Sebab hal itu sudah dilakukan oleh negara-negara lain anggota ASEAN. Setidaknya itu bisa mengurangi beban industri dalam menghadapi MEA. “Industri perlu insentif suku bunga pinjaman supaya lebih berdaya saing menghadapi MEA,” tukasnya.


Menurut dia, MEA bisa menjadi peluang sekaligus ancaman bagi industri nasional. MEA menjadi ancaman apabila pemerintah tidak memanfaatkan tahun ini sebagai momentum untuk menggerakkan industri.

“Pengusaha kita mengalami hambatan investasi karena masih tingginya suku bunga pinjaman, padahal industri cenderung padat modal,” sambungnya.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tungkot Sipayung menuturkan, dibanding negara-negara ASEAN lain, suku bunga pinjaman di Indonesia jauh lebih tinggi. Saat ini suku bunga pinjaman di Indonesia masih di atas 10 persen, padahal negara tetangga sekitar 5-7 persen. “Perbedaannya cukup jauh,” katanya.

Menurut Tungkot, para pelaku sawit yang tergabung dalam Gapki bersama asosiasi lainnya sudah kerap meminta Bank Indonesia (BI) selaku pemangku kebijakan moneter untuk mencari solusi. Namun hingga kini, suku bunga tinggi masih tetap saja diberlakukan. “Masukan seperti ini harusnya didengar pemerintah kalau mau menang di MEA,” sarannya.

Dia menambahkan, industri termasuk sektor usaha yang padat modal. Karena itu ada baiknya pemerintah menyediakan dana murah dan jangka panjang.

“Jika hal ini dapat dilakukan, industrialisasi akan berjalan sendiri tanpa harus dipaksa pemerintah,” jelasnya. (jpnn/wir/tia/ps)