”Tarif Listrik Sudah Mahal, Masih Saja Dipajakin”

listrik
PLN berhasil meningkatkan penjualan listrik pada Januari 2016

subsidi-listrik

Publik media sosial mengkritisi rencana pemerintah mengenakan PPN10 persen kepada pengguna listrik 2.200 watt. Tweeps memperkirakan banyak warga kelas menengah jatuh miskin di era Jokowi.

Di jejaring Twitter, account @rimmet mengkritisi rencana pemerintah mengenakan PPN10 persen kepada pengguna listrik 2.200 watt. “Naik terus. Apa-apa naik,” kicaunya.

Account @lia_ammar menjelaskan, tarif listrik sebenarnya sudah mahal tanpa penambahan PPN10 persen. “Abodemen saja sudah gede, eh sekarang plus PPN segala,” keluhnya.


Account @AntoniGirsang berpendapat, seharusnya rumah tangga pengguna daya listrik 2.200 watt tidak dikenakan PPN. Sebab, kata dia, kelompok penggunanya golongan menengah ke bawah.

“Pemerintah harusnya sadar semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu untuk kesejahteraan rakyat,” kicaunya.

Account @chrisna22952056 menilai, pemerintah saat ini banyak mengorbankan warga kelas menengah bawah.

Kata dia, kebijakan mencabut subsidi gas elpiji 12 kg, dan pengenaan PPN10 persen kepada pengguna listrik 2.200 watt bukti ketidakberpihakan Jokowi terhadap warga menengah bawah. “Memang nggak ada cara lain memungut pajak? Zaman sekarang makan saja kena pajak,” kicaunya.

Account @Daenk_25293 prihatin mendengar warga pengguna listrik 2.200 volt akan dikenakan PPN 10 persen.

“Kasihan, untung aku di bawah 2.200 volt,” ujarnya.

Account @adykrisnamurti membeberkan, tidak semua pengguna listrik 2.200 watt kelompok masyarakat ekonomi menengah atas. “Jokowi dimana program pro rakyatnya coba? Lo kira pemakai 2200 watt orang kaya semua,” cibirnya.

Account @RyanKa7926 kecewa, pemerintahan membebani warga kelas menengah bawah untuk mendongkrak pemasukan negara. “Pajak salah sasaran, pemerintah pikirannya instan,” kicaunya.

Berbeda, Tweeps @Bl4ck_skin tak mempermasalahkan, langkah pemerintah menaikkan tarif listrik. “Nggak apa-apa, asal nggak listrik nggak byarpet,” kicaunya.

Di jejaring Kaskus, account rojesoutmoyesin menilai, pemberlakuan PPN 2.200 watt, sebagai kebijakan uber setoran. “DPR minta target pajak tinggi. Pemerintah memperluas objek. Rakyat yang dikorbankan,” katanya.

Kaskuser pioneerz meramalkan, banyak industri kecil menengah gulung tikar, setelah pemerintah mengenakan listrik PPN 10 bagi pengguna listrik 2.200 watt. Gila bagaimana usaha kecil menengah mau maju, kalau listrik mahal begini. PLNsudah monopoli, tapi tarif listrik masih mahal,” kicaunya.

Direktur Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerien Keuangan, Astera Primanto Bhakti menjelaskan, pemberlakuan tarif pajak PPN 10 persen bagi pelanggan listrik 2.200 Watt hingga 6.600 Watt tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). “Prosesnya memang harus melalui PP,” ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, pembahasan mengenai kebijakan pungutan PPN bagi golongan rumah tangga ini harus menggandeng Kementerian terkait, tanpa perlu disodorkan kepada parlemen.

“PP tidak perlu ke DPR, tapi pembahasannya dengan Kementerian terkait untuk harmonisasi. Mudah-mudahan bisa cepat,” kata Astera.

Wakil Menteri Keuangan sekaligus Plt Dirjen Pajak Mardiasmo menyatakan, pemerintah akan mengenakan PPN kepada pengguna listrik rumah tangga di atas 2.200 watt hingga 6.600 watt. Nantinya, PPN yang dikenakan sebesar 10 persen. “Pajaknya 10 persen dari pengenaan jasa listrik diatas 2.200 sampai dengan 6.600,” ujar ia.

Alasan pemerintah mengenakan PPN 10 persen untuk pengguna listrik diatas 2.200 watt karena melihat adanya potensi penerimaan negara sebesar Rp 2 triliun. Oleh karena itu, pemerintah akan bergerak cepat menyelesaikan peraturan tersebut.

“Kitakan tahu berapa jumlah orangnya, jumlahnya berapa, nilainya dan sebagainya. Teman-teman di Dirjen Pajak punya itu. Harusnya di triwulan Ibisa dilaksanakan, kalau enggak bisa lama lagi,” pungkasnya.