Jokowi Ciptakan Ketidakpastian Harga BBM

pertamax
ilustrasi
PERTAMAX-1
Petugas SPBU melayani pengisian BBM jenis pertamax

POJOKSATU – Pemerintah dalam waktu dekat akan kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dari Rp 7.600 per liter menjadi sekitar Rp 6.400- Rp 6.500 per liter.  Hal tersebut seperti yang diutarakan Presiden RI, Joko Widodo di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/1).

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Energi Indonesia Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng menilai Jokowi telah melestarikan ketidakpastian dalam sistem bernegara.

“Khususnya harga kebutuhan dasar seperti BBM dan listrik. Jokowi menjalankan cara-cara neoliberal dalam pengelolaan ekonomi dan ini bertentangan dengan Trisakti,” ujar Salamuddin dalam pesan singkat yang diterima JPNN.

Pemerintah kata dia, tidak menyadari bahwa perubahan harga energi memiliki implikasi sangat luas kepada kebijakan politik dan seluruh sektor ekonomi lain. Di mana perubahan harga jual BBM akan memiliki implikasi terhadap APBN, yang secara khusus berkaitan dengan asumsi besaran subsidi minyak, subsidi listrik, dan subsidi lainnya.


Selain itu, lanjutnya, perubahan harga BBM akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam membiayai proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN. Ia meyakini perubahan harga BBM dalam hitungan minggu akan membuat perusahaan perusahaan nasional semakin berada dalam ketidakpastian, ancaman pemogokan dan kebangkrutan.

“Jika harga BBM diubah terus, pertanyaannya berapa kali perubahan APBN akan dilakukan. Setiap minggu? Jika tidak diubah UU APBN, maka sama dengan membawa menteri keuangan ke penjara,” cetusnya.

Untuk itu dia meminta agar pemerintahan mengakhiri ketidakpastian politik dengan penataan sistem politik. Pemerintah kata dia, juga harus mengakhiri ketidakpastian ekonomi dalam rangka membangun kembali fundamental ekonomi melalui sistem perencanaan energi, pangan dan keuangan dalam jangka panjang.

“Pemerintahan Jokowi harus mengakhiri mekanisme pasar neoliberal yang telah menjerumuskan ekonomi Indonesia selama 16 tahun era reformasi,” tandasnya. (chi/jpnn)