Jadi Mainan Mafia, Bensin Dihapus

Ilustrasi SPBU.

premium langka

POJOKSATU – Pengguna kendaraan harus siap-siap kehilangan salah satu jenis BBM dengan harga termurah, yakni premium dengan RON (research octane number) 88. Kemungkinan itu muncul setelah tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) merekomendasikan pemerintah agar menghentikan impor RON 88. Rekomendasi itu sama saja dengan menghentikan penjualan bensin di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Meski itu masih bersifat rekomendasi, usulan tim yang dipimpin Faisal Basri tersebut akan diakomodasi pemerintah dan Pertamina. Sebab, pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung semua rekomendasi tim RTKM. Sedangkan Pertamina adalah BUMN dengan pemerintah sebagai pemegang saham utama.

Apa alasan tim RTKM mengusulkan penghapusan bensin? ”BBM RON 88 membuat Indonesia menjadi sasaran empuk mafia migas,” tegas Ketua Tim RTKM Faisal Basri di Kementerian ESDM kemarin.


Faisal memaparkan, impor BBM RON 88 berawal dari keterbatasan produksi BBM dari kilang domestik yang usianya sudah tua. Kemampuan produksi kilang tua itu hanya 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. ’’Itu mengakibatkan rendahnya efisiensi dan sangat tingginya biaya produksi kilang,’’ ujarnya.

Kondisi tersebut diperparah oleh kilang-kilang yang hanya bisa memproduksi minyak dengan hasil produk bensin, solar bersubsidi (sulfur 0,35 persen), dan minyak tanah. Di Asia Tenggara, lanjut Faisal, tidak ada negara yang menggunakan RON 88. Jadi, Indonesia membeli minyak untuk spesifikasi RON 92 yang di Indonesia produknya diberi merek pertamax.

Faisal menyebut, secara implisit, ada keharusan mem-blending (mencampur) bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88. ’’Blending dilakukan lewat penambahan nafta dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92,’’ jelasnya. Besarnya impor RON 88, lanjut pakar ekonomi asal Bandung itu, membuat volume pembeliannya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan seluruh transaksi RON 92 di kawasan Asia Tenggara.

Pembelian yang besar ternyata tidak diikuti dengan daya tawar yang kuat. Tim RTKM menemukan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MoPS (mean of platts Singapore) untuk RON 92 yang menjadi benchmark harga RON 88.

Prosesnya, produsen membuat spesifikasi khusus untuk Indonesia dan menentukan harga sesuka mereka. Karena Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, itu menjadi celah bagi kartel untuk masuk. ’’Mereka berpeluang menjadi satu-satunya penjual atau produsen yang menghasilkan RON 88 untuk Indonesia,’’ ungkap Faisal.

Karena proses tidak fair dan tidak efisien itulah, tim RTKM merekomendasikan pemerintah supaya menghentikan impor RON 88. Tujuannya, kartel migas tidak lagi mengeruk keuntungan seenaknya. Faisal dan tim yakin, penentuan harga untuk BBM RON 92 (pertamax) lebih fair karena pasarnya lebih kompetitif. ”Produsennya banyak dan bukan Indonesia saja yang menggunakannya,” terang Faisal.

Tak hanya proses pembentukan harga di pasar global, setelah bensin dibawa ke Indonesia pun, proses pembetukan harganya sangat rumit. Sebab, tidak ada patokan harga di bursa Singapura untuk RON 88. Lantas, diciptakan rumus-rumus untuk melakukan penghitungan sebelum melepas bahan bakar itu ke masyarakat. ’’Pada kondisi tertentu, blending untuk menghasilkan RON 88 dapat lebih mahal daripada harga bensin dengan kualitas lebih tinggi,’’ tandasnya.

Faisal mengakui, penghentian impor RON 88 dan solar bersubsidi dengan sulfur 0,35 persen secara otomatis meningkatkan impor RON 92. Tetapi, itu tidak apa-apa karena sekaligus mengalihkan produksi kilang domestik dari RON 88 menjadi RON 92. Dia meyakinkan, dampak keseluruhannya nanti menjadi positif. ’’Produksi kilang domestik dialihkan dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92. Begitu juga dengan solar, ditingkatkan kualitasnya hingga setara Solar 0,25 persen (nonsubsidi),’’ urainya.

Kondisi saat ini, ketika harga minyak turun, harga RON 92 menjadi sangat dekat dengan RON 88. Malah, dia menyebut disparitas harga tidak seperti di pasaran saat ini yang berbeda Rp 1.450. Seperti diketahui, harga premium saat ini Rp 8.500 dan pertamax Rp 9.950 untuk Jabodetabek.

Bagaimana kalau harga minyak melonjak lagi? ”Tidak masalah karena masih ada subsidi. Subsidi nanti dialihkan ke produk pertamax. Polanya menggunakan subsidi tetap yang angkanya nanti dibicarakan oleh pemerintah dan DPR,” tegas faisal.

Rekomendasi tim RTKM juga berisi dorongan kepada Pertamina supaya segera memperbaiki kilang-kilang yang ada. Dia tahu, kilang yang bisa mengolah RON 92 hanya di Balongan. Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi proses percepatan perbaikan dan perluasan kilang. ’’Selama masa transisi, produk RON 88 yang dihasilkan dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan ke kebijakan Pertamina,’’ tuturnya.

Tim RTKM memahami, rekomendasi mereka tidak bisa dilakukan dengan cepat. ”Kalau pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said menyetujui rekomendasi itu, diperkirakan butuh waktu transisi selama lima bulan,” ujar mantan calon gubernur independen pilkada DKI Jakarta tersebut. Menurut dia, itu angka yang pas karena saat melakukan pertemuan, Pertamina mengklaim bisa melakukan perubahan dalam dua bulan.

Anggota tim Darmawan Prasodjo menambahkan, penghentian impor RON 88 dan dialihkan ke RON 92 pasti diikuti penambahan biaya. Hitungannya, penambahan itu sebanding dengan manfaat yang didapat nanti. ’’Penambahannya hanya 1 persen dari cost untuk tiap tambahan 2,5 oktan. Kalau tambahannya 4 oktan (dari RON 88 ke RON 92, Red) berarti ada kenaikan harga 1,6 persen,’’ jelasnya.

Keuntungan lain yang dimaksud Darmawan berasal dari beberapa aspek. Misalnya, dampak ke lingkungan karena RON 88 lebih polutif. Selain itu, tim RTKM yakin betul bahwa pengalihan subsidi ke pertamax membuat pemain lain seperti Shell dan Total akan menurunkan harga juga.

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, belum ada koordinasi dengan penanggung jawab kilang terkait rekomendasi tim RTKM. Apakah benar klaim tim RTKM bahwa perubahan tersebut bisa dilakukan begitu saja. Termasuk, berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk membuat kilang itu bisa menghasilkan RON 92.

Yang pasti, keputusan untuk menghilangkan RON 88, menurut dia, tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Perlu hati-hati untuk memikirkan dampak dan prosesnya di masyarakat. ’’Pengambilan keputusan harus hati-hati banget karena distribusi premium enggak boleh berhenti meski satu hari. Tidak bisa main ganti saja,’’ katanya saat dihubungi.

Kalau memang pemerintah mengamini rekomendasi tim RTKM, dia mengatakan, SPBU memang bisa beradaptasi dengan cepat. Misalnya, tidak perlu mengganti nozzle dan hanya mengganti isi tangki premium menjadi pertamax. Tidak ada masalah besar karena, menurut dia, tangki premium bisa dicampur pertamax.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun sepakat dengan usul tim RTKM. Menurut dia, pemerintah sebaiknya segera melaksanakan rekomendasi penghapusan BBM dengan oktan 88 itu. ”Saya sangat setuju dengan keinginan menghapus RON 88,” kata Misbakhun di Jakarta kemarin (21/12).

Menurut Misbakhun, pengadaan premium selama ini merupakan lingkaran setan mafia migas. Misbakhun menegaskan bahwa BBM jenis premium merupakan sumber kerugian anggaran negara karena ada subsidi yang tinggi. ’’RON 88 itu biang kerok. Mereka, para mafia migas, selalu punya alasan untuk menggunakan harga khusus pengadaan premium,’’ ujarnya.

Misbakhun menilai, jika bensin dihapus, masyarakat tidak perlu risau. Dia mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan dua jenis harga pertamax atau jenis RON 92. Artinya, ada dua jenis konsumen yang bisa menggunakan dua harga pertamax. ’’Jadi, nanti ada pertamax yang disubsidi, ada yang tidak disubsidi. Ini tinggal manajemen subsidinya,’’ kata Misbakhun.

Sementara itu, rekomendasi tim RTKM untuk memindahkan subsidi dari premium ke pertamax ditolak keras oleh anggota Komisi XI Kurtubi. Dia menilai, solusi permasalahan tata kelola migas tidaklah memindahkan subsidi. Menurut dia, persoalan ada di sektor hulu sampai hilir. ’’Persoalan yang melanggar konstitusi di sisi hulu segera diperbaiki, dan di sisi hilir juga perlu disederhanakan sistemnya,’’ jelasnya.

Selain itu, dia merasa, dampak baik dan buruknya rencana itu belum dipikirkan. Menurut Kurtubi, premium sudah lama digunakan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, premium sudah cocok dengan mesin kendaraan di Indonesia. Kurtubi khawatir, jika nanti premium dihapus, beban masyarakat malah bertambah. Sebab, warga tidak bisa menggunakan kendaraannya. ’’Perlu ditinjau lagi. Di Amerika Serikat sampai hari ini bensin sejenis premium oktan 87 masih dipakai,’’ paparnya.

Gaikindo

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengaku sudah lama mendukung wacana pemakaian BBM RON 91 ke atas di Indonesia. Sebab, sudah jarang negara di luar negeri yang memakai BBM RON 88 atau kandungan oktan rendah. ’’Apalagi, semua mobil keluaran tahun 2006 ke atas itu sudah standar emisi Euro 2 yang artinya wajib memakai BBM RON 91 ke atas. Itu sudah kita sosialisasikan ke pengguna,’’ ujarnya.

Menurut dia, meski aturan itu sudah dijelaskan dalam buku pemakaian kendaraan, masih saja banyak pemilik kendaraan yang bandel dan menggunakan bahan bakar premium RON 88. Dengan demikian, Jongkie menilai industri otomotif tidak bakal keberatan jika memang BBM RON 88 benar-benar dihapus. ”Jadi, tidak ada lagi celah untuk memakai BBM RON 88, karena memang bagi pemilik mobil di atas tahun 2006 itu tindakan salah,” tegasnya.

Bagi pemilik mobil di bawah tahun 2006, kebijakan tersebut justru bisa membuat performa mesin lebih bagus. Demikian juga untuk mobil-mobil keluaran tahun 2006 ke atas. Dengan menggunakan BBM RON 91 ke atas, pembakaran bisa lebih sempurna. ’’Yang pasti, dengan menggunakan BBM RON 91 ke atas, mesin lebih kencang, tidak mudah rusak, karena sisa pembakaran bahan bakar lebih minim dan ramah lingkungan,’’ tandasnya.

Dia mengaku, penghapusan BBM RON 88 akan membuat masyarakat terkaget-kaget karena harus membayar Rp 10 ribu–Rp 11 ribu per liter, padahal biasanya hanya Rp 8.500 per liter. Namun, dia berharap pemerintah bisa memilah-milah jenis kendaraan apa yang tetap mendapat subsidi dari pemerintah. ”Itu perlu dipikirkan pemerintah, apakah itu untuk kendaraan umum, sepeda motor, atau kendaraan jenis-jenis tertentu,” sambungnya.(dim/aph/bay/wir/c10/kim)