Pengusaha Hotel: Sudah Sepi, Eh Sering Dirazia

Hotel_Mercure_Ancol_____PB
Ilustrasi

Sejumlah pengusaha perhotelan, restoran dan tempat hiburan di Palembang “menjerit”.

Mereka mengklaim, sejak akhir Desember mengalami kerugian dan sudah banyak hotel yang mulai merumahkan karyawannya. Hal ini sebagai imbas kebijakan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi pemerintah daerah mengadakan kegiatan di hotel.

Kondisi ini diungkap para pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan Palembang kepada pelaksana tugas (plt) Wali Kota Palembang, H Harnojoyo dalam pertemuan  di Hotel Amaris, kemarin.

Dijelaskan Herlan Aspiudin, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, surat edaran Menpan-RB membuat hotel sepi kegiatan, khususnya pendapatan dari instansi pemerintahan.


“Sedang kami harus bayar pajak hotel dan tempat hiburan sebesar 30 persen dari keuntungan dan 10 persen pajak restoran. Dengan kondisi ini, kami minta keringanan kepada Pemkot untuk mengecilkan angka ketiga pajak itu, sama rata 10 persen,” kata Herlan dalam curhatnya kepada Harnojoyo.

Herlan juga berharap saat Ramadhan, tempat karaoke keluarga bisa tetap buka, meski lamanya dibatasi. Para pengusaha hotel dan tempat hiburan juga protes dengan seringnya razia yang mengganggu privacy pengunjung.

“Mereka wisatawan yang mencari hiburan ke Palembang. Dengan rutin dirazia, tidak banyak lagi yang mau datang karena merasa terusik,” tutur Herlan.

Ditambahkan Sekretaris PHRI Sumsel, Solahudin, pihaknya mulai merugi terhitung akhir Desember 2014 hingga sekarang.

“Diprediksi, Januari-Maret ini masih mengalami penurunan omset,” katanya. Solahudin berhaap Wali Kota bisa mengeluarkan edaran untuk dibolehkannya kembali instansi pemerintahan menggelar acara di hotel.

“Banyak juga yang melakukan pemutusan kontrak dengan suplier daging dan sayur,” bebernya. PHRI memahami niat pemerintah berhemat hingga Rp 40 triliun. Tapi perlu dipikirkan dampaknya yang sangat luas. (chy/sam/jpnn)