Di Era Jokowi JK, SMK Jadi Primadona

Siswa SMK praktek merakit perangkat elektronik. Foto Istimewa

POJOKSATU.id,JAKARTA – Pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ternyata menjadi primadona. Padahal, SMK sebelumnya hanya menjadi pilihan kedua bagi lulusan SMP yang orang tuanya tidak punya dana untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan, pada 2016, pemerintah membangun 74 SMK di bidang maritim dan 32 SMK pertanian. Kemendikbud juga membantu peningkatan kualitas 1.333 ruang praktik dan laboratorium SMK.

Untuk menunjang kegiatan belajar siswa, Kemendikbud membantu penyediaan 3.069 ruang kelas baru. “Saat ini Kemendikbud terus berupaya meningkatkan jumlah SMK rujukan dan penyediaan guru produktif yang mampu menjawab tantangan penyiapan tenaga terampil yang siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy, Selasa (25/10).

Upaya pemerintah memperbanyak lulusan SMK berkompetensi tinggi adalah untuk ‎menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


Terkait rencana kerja tahun berikutnya, Muhadjir menjelaskan tiga fokus utama Kemendikbud. Yaitu penguatan pendidikan karakter (PPK), revitalisasi SMK dan terobosan dalam penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar.

“Untuk  implementasi penguatan pendidikan karakter bagi SD dan SMP sebagai pondasi mental generasi penerus harus disegerakan dengan perhitungan matang. Revitalisasi SMK akan dipetakan dengan cermat untuk memastikan SMK benar-benar bisa menjawab kebutuhan lapangan kerja. Penuntasan Program Indonesia Pintar juga diupayakan terobosan agar dapat lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.

Merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, Kemendikbud mendapat amanat untuk melakukan sinergi antar-kementerian dan lembaga agar mampu menjawab tantangan bonus demografi dan daya saing di pasar internasional.

Sedangkan untuk pengembangan SMK bidang kemaritiman, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif akan dilakukan melalui program alih fungsi guru adaptif menjadi guru produktif untuk memastikan terjadinya pembelajaran yang berkualitas. Kemendikbud juga terus berupaya melakukan penguatan kerja sama industri dan penguatan kelembagaan SMK agar menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) agar memberikan nilai tambah pada lulusan SMK.

(esy/jpnn)