Jika Tak Kredibel, PTN Enggan Pakai Nilai UN

Ilustrasi

11338_9577_9496_7883_72_63_Unas22042014

POJOKSATU- Fungsi nilai ujian nasional (UN) masuk perguruan tinggi negeri (PTN) masih menjadi tanda tanya. PTN enggan menggunakan nilai itu jika pelaksanaan UN tidak kredibel atau banyak kecurangan. Rencananya, Seleksi Nasional Masuk PTN (SNM PTN) 2015 diluncurkan Kamis (15/1).

Ketua SNM PTN 2015 Rochmat Wahab mengatakan, dalam peluncuran nanti hanya dibahas mekanisme pendaftaran. Sedangkan untuk komposisi penilaian kelulusan SNM PTN, para rektor masih menunggu penyelenggaraan unas 2015.

”Posisi kami wait and see. Jika penyelenggaraan unas tidak sungguh-sungguh, kami tidak akan menggunakan untuk pertimbangan kelulusan SNM PTN,” kata pria yang juga rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.


Para rektor sudah menyiapkan skenario ketika kelulusan SNM PTN tak lagi mengacu pada nilai unas. Yakni, hanya berbekal nilai rapor dan rekam jejak prestasi akademis lainnya.

Rochmat menuturkan, risiko perubahan nomenklatur di Kabinet Kerja saat ini memang memengaruhi unas dan SNM PTN. Saat ini penyelenggaraan unas berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan PTN berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti).

Guru besar bidang pendidikan itu mengatakan, akhir-akhir ini dirinya mengikuti perkembangan rencana penyelenggaraan unas 2015. Termasuk, keputusan unas tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Sebaliknya, kelulusan siswa ditentukan dari ujian sekolah serta penilaian guru.

Rochmat sejatinya berkeberatan ketika unas tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan siswa. ”Ada kebijakan yang tidak logis,” tutur dia. Rochmat membenarkan bahwa unas membuat peserta ujian stres. Tetapi, menurut dia, itu adalah hal yang positif karena memacu siswa untuk lebih giat belajar.

”Jika siswanya stres, tugas guru menyiapkan para siswa menghadapi unas. Bukan unasnya dihapus (sebagai penentu kelulusan),” urainya.

Rochmat masih meragukan penilaian oleh guru atau sekolah. Dia mencontohkan, selama ini nilai rapor siswa rata-rata minimal delapan. ”Masak iya pandai semua? Saya rasa kok tidak seperti itu. Ada siswa yang pintar sekali. Tetapi, sebaliknya juga, ada yang tidak bisa sekali,”

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Zainal Arifin Hasibuan mengatakan, sah-sah saja PTN tidak bersedia menggunakan nilai unas sebagai pertimbangan penerimaan mahasiswa baru. ”Pokoknya, kami sudah siapkan hasil penilaian dari unas. Dipakai atau tidak, itu hak PTN,” ujar ketua lembaga penyelenggara unas itu.

Zainal menuturkan, meskipun kelulusan siswa mengacu hasil ujian sekolah, pemerintah tetap menyelenggarakan unas. Sebab, ujian berbiaya sekitar Rp 600 miliar tersebut dipakai untuk pemetaan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah tidak bisa melakukan pemetaan ketika ujian tidak berstandar nasional. (wan/c11/sof)