POJOKSATU.id — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin pastikan dukung penuh pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.
Sultan mengatakan bahwa amanat presiden tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Menurut Sultan, pidato Presiden Prabowo juga konsisten dalam program Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Dana Triliunan untuk Buka Fakultas Kedokteran Baru Gunakan Dana Pendidikan APBN
"DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas," ujar Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).
Terkait kedaulatan pangan, Sultan menegaskan DPD akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah.
"Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga. DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani," kata Sultan.
Sultan juga berharap penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah dilakukan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.
Baca Juga: Ketika Guru Dianggap Beban Negara, Anggota DPR RI Malah Digaji Lebih 100 Juta per Bulan
"Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak," ujarnya.
Sementara komitmen pemerintah menindak tegas tambang-tambang yang melanggar aturan juga mendapat dukungan dari Sultan.
Dia memastikan DPD RI akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.
"Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan; daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil," tegas Sultan.
Dalam hal pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, Sultan menegaskan DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.
"DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel," katanya.
Sultan juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.
"Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku," ujar Sultan.
Baca Juga: Dana Pendidikan Rp724,3 Triliun Digunakan Pemerintah Genjot Pembangunan dan Renovasi Ribuan Sekolah?
Sultan juga memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten.
"DPD akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas," tambahnya.
DPD RI juga siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta DPR RI untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.
"Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan," tutupnya.***
Agar lebih mudah mendapatkan artikel Pojoksatu.id bisa unduh Apss:
Ikuti juga update artikel kami melalui Channel Whatsapp
Khusus informasi terkait dunia pendidikan, PPG, tunjangan dan seputar ASN, klik:
Channel Whatsapp khusus INFO PPG TUNJANGAN ASN dan PENDIDIKAN
