POJOKSATU.id -  Ratusan orang yang mengatasnamakan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan, Senin, 28 Juli 2026.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penerimaan dana asing oleh WALHI. Mereka meminta organisasi lingkungan tersebut membuka informasi mengenai sumber dan penggunaan dana yang diterima.

Massa juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya kepentingan pihak luar yang dapat memengaruhi agenda pembangunan di Indonesia.

Sejumlah poster dibawa dalam aksi tersebut dengan berbagai tulisan, antara lain "WALHI Antek Asing", "Bubarkan WALHI", "WALHI Ancaman NKRI", dan "Usut Dana Asing WALHI".

Baca Juga: Aktivis Lingkungan Yogyakarta Pertanyakan Penolakan WALHI atas Revitalisasi Tambak Pantura

Koordinator Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, Afruddin, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan terhadap sejumlah persoalan yang menurutnya belum mendapatkan klarifikasi secara terbuka.

"Kami datang untuk mempertanyakan teman-teman WALHI. Patut diduga ada persoalan yang perlu diklarifikasi. Kalau memang menerima dana asing, kami meminta agar semuanya dikembalikan dan dijelaskan secara terbuka," ujar Afruddin dalam keterangannya di sela-sela aksi.

Selain persoalan pendanaan, Afruddin menyoroti sikap WALHI terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantura. Ia menilai proyek tersebut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan menurutnya telah memenuhi standar lingkungan.

Afruddin menuding WALHI mengganggu PSN di kawasan Pantura dengan mengatasnamakan isu lingkungan.

"Padahal PSN di Pantura menyerap tenaga kerja dan sudah berstandar lingkungan. Tidak ada yang dilanggar," tegasnya.

Menurut Afruddin, keterbukaan sumber pendanaan penting bagi organisasi yang menjalankan kegiatan advokasi dan menyuarakan kepentingan publik.

Ia menegaskan, aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari keributan, melainkan meminta klarifikasi mengenai sumber dana yang digunakan WALHI untuk menjalankan berbagai aktivitasnya.

"Kami datang baik-baik untuk melakukan konfirmasi. Kami ini bukan orang asing. Jangan sampai dana asing justru menjadi alat yang memecah belah bangsa Indonesia," tegasnya.

Ia juga menilai transparansi pendanaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah terdapat kepentingan tertentu di balik aktivitas organisasi yang memperoleh dukungan dari luar negeri.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kedaulatan bangsa sehingga perlu mendapat perhatian.

"Kami ingin ada transparansi dana untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai ada kepentingan asing yang justru mengganggu persatuan bangsa dan pembangunan nasional," katanya.

Baca Juga: Karhutla Belum Reda, WALHI Sentil Pemerintah soal 5 Korporasi

Namun, massa mengaku tidak mendapatkan penjelasan langsung dari pihak WALHI selama aksi berlangsung. Pihak WALHI disebut tidak menemui para demonstran sehingga sejumlah pertanyaan yang disampaikan massa belum memperoleh klarifikasi secara langsung.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari WALHI terkait tuntutan Koalisi Pemuda Anti Antek Asing maupun tudingan mengenai dugaan penerimaan dana asing yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Aksi tersebut menyoroti kembali tuntutan mengenai transparansi pendanaan organisasi masyarakat sipil, khususnya lembaga yang bergerak dalam advokasi lingkungan dan kepentingan publik.

Bagi Koalisi Pemuda Anti Antek Asing, keterbukaan sumber pendanaan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan aktivitas organisasi tidak dipengaruhi kepentingan pihak luar.***