POJOKSATU.id - Pagar laut memang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dan menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, pagar laut yang masuk PSN bukanlah pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang terletak di perairan PIK 2, Tangerang, Banten, yang saat ini disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pagar laut yang termasuk dalam PSN adalah proyek Giant Sea Wall, sebuah tanggul raksasa yang dirancang untuk melindungi kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa dari ancaman banjir dan abrasi yang semakin meningkat setiap tahun.
Proyek ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur, sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga wilayah pesisir pantai.
Baca Juga: Jokowi Akhirnya Buka Suara Terkait Pagar Laut: Yang Penting Itu Proses Legalnya Dilalui atau Tidak
Konsep Giant Sea Wall pertama kali dirancang oleh Bappenas pada tahun 1994 sebagai langkah strategis untuk melindungi pesisir utara Jakarta dari banjir. Ancaman abrasi dan banjir yang diperburuk oleh perubahan iklim membuat pembangunan tanggul raksasa ini semakin mendesak.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pagar laut kontroversial di pesisir Tangerang berbeda dari proyek Giant Sea Wall.
"Itu bukan Giant Sea Wall. Kami sedang mempersiapkan konsepnya, dan nanti akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo," ujar Airlangga kepada wartawan baru-baru ini.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan proyek Giant Sea Wall berjalan sesuai rencana dengan transparansi kepada masyarakat.
Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap studi, dan pemerintah berencana melakukan sosialisasi luas, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk menarik investor melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta (public-private partnership).
Baca Juga: Boyamin Laporkan 2 Menteri Buntut SHM dan HGB di Pagar Laut Tangerang, Ada 80 Persen Tanda Tangan
"Kami akan segera melakukan sosialisasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri," tambah dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa proyek Giant Sea Wall adalah prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
AHY menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob.
“Pembangunan tanggul raksasa sangat diperlukan dan diharapkan menjadi prioritas,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Baca Juga: Pagar Laut
Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo, juga menyatakan proyek tanggul laut raksasa akan menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Ia memperingatkan bahwa tanpa proyek ini, tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa, termasuk 40 persen lahan sawah, berpotensi tenggelam akibat kenaikan air laut.***