Dedi Mulyadi ; Transparansi Dana BPDPKS Keharusan, Tapi Asumsi Politis Harus Dihindari

dedi mulyadi
Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

POJOKSATU.ID, PURWAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi sepakat pengelolaan dana dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), harus transparan. Apalagi dana terhimpun sudah besar yaitu Rp 69,7 triliun.


Harapannya, pemanfaatan dana itu tepat untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

“Komisi IV pernah berusaha untuk meminta laporan keuangan dari BPDPKS, tapi belum bisa, karena terbentur persoalan otoritas. Lembaga itu dibawah Kementrian Keuangan yang menjadi mitra Komisi XI DPR,” ujar Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Rabu (25/5/2022) menanggapi pernyatan Wakil Ketua Komisi IV Anggia Erna, agar dana BPDPKS harus transparan.


Selain itu, dianggap BPDPKS hanya membeo Kemenko sebagai Ketua Pengarah.

Menurut Dedi, Karena tidak bisa menghadirkan lembaga tersebut, maka sampai sekarang Komisi IV belum memiliki laporan keuangan dari BPDPKS. Dengan demikian, dia tidak bisa menilai atas penggunaan dana itu.

Apalagi menyudutkan satu pihak, (Kemenko Perekonomian) tanpa dasar yang jelas disesalkan. Penilaian asumsi politis tanpa.dasar harus dihindari.

“Jadi lembaga salah satu unit noneselon di Kementrian Keuangan. Maka sampai sekarang, kita belum bisa menghadirkannya, karena itu mitra komisi lain. Sehingga, kita belum bisa menilai bagaimana soal penggunaan dana tersebut,” ujarnya.

Adapun penilaian yang muncul seolah penggunaan dana itu tak proporsional, dan menyudutkan satu pihak hanya asumsi politis.

“Kalau meminta agar dana pungutan dilakukan BPDPKS transparan kita sepakat, tapi menilai soal dana itu digunakan tidak tepat hanya asumtif politis. Harus dihindari,” tegas Dedi Mulyadi. (Adw/pojoksatu)