Pemilihan Walikota, KPU Surabaya Legalkan Kampanye Uang

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU.id, SURABAYA – Bakal ada perbedaan mencolok di pemilihan wali kota (pilwali) pada 9 Desember  2015.  Jika  selama  ini ada  banyak  keluhan  tentang black campaign yang dilakukan pada hari H coblosan dengan adanya sejumlah uang yang diberikan  kepada  pemilih,  kini pemberian duit itu dilegalkan.

Pasangan  calon  boleh  memberikan uang agar pemilih mau memilih  pasangan  calon  wali kota dan wakil wali kota. Namun, nilai duitnya dibatasi. Nilai maksimal yang boleh diberikan adalah Rp 50 ribu.

Komisioner  KPU  Divisi Hukum,  SDM, dan Pengawasan KPU Surabaya Purnomo Satriyo menyatakan bahwa pemberian uang itu disebut suvenir yang masuk bahan kampanye

”Ya, itu memang termasuk dalam bahan  kampanye. Makanya, tidak sembarangan  hanya  memberi  uang, tapi juga harus terikat pada peraturan kampanye,” ungkapnya seperti dilansir Radar Surabaya, Sabtu (2/5/2015)


Purnomo menuturkan bahwa pemberian uang harus disertai dengan, antara lain, pemberian materi kampanye. Di antaranya, visi dan misi pasangan calon dan program program yang ditawarkan pasangan  calon.  Artinya,  pasangan calon tidak diperbolehkan memberikan uang mentahan kepada pemilih alias tidak ada isi materi kampanye.

Satriyo menyampaikan bahwa peraturan soal pemberian uang (suvenir)  kepada  pemilih  tersebut akan  diatur  dalam peraturan KPU (PKPU).  Tetapi,  pihaknya  masih menunggu  penjelasan  lanjutan  dari PKPU. Terutama untuk penggunaan dana  kampanye.  Misalnya,  lokasi suvenir akan dibagikan dan lain-lain.

Apakah pemberian tersebut akan masuk dalam penganggaran yang didanai APBD?  Purnomo  menyatakan  bahwa suvenir itu akan masuk dalam anggaran dana kampanye. Sebab, sesuai dengan ketentuan,  memang  dana  kampanye masuk dalam item penganggaran kampanye yang didanai pemerintah.

Hanya, belum diketahui persentase dana yang akan diberikan untuk dana kampanye dan batasannya. ”Yang jelas,  dalam  undang
undang  itu  ada batasan  dana  kampanye  yang  bisa dikeluarkan oleh pasangan sehingga bisa meminimalkan penggunaan dana
untuk suvenir,” paparnya.

Anggaran untuk dana pilwali Surabaya yang disiapkan adalah Rp 71 miliar. Padahal, jika dana suvenir tersebut juga dimasukkan dalam item yang didanai APBD, tentu akan menyedot nilai yang cukup besar. Misalnya, batasan pemberian suvenir itu senilai Rp 50 ribu.

Kemudian, angka tersebut  dikalikan  jumlah  pemilih  di Surabaya sekitar 2,1 juta orang. Jadi, total  dana  bahan  kampanye  suvenir mencapai Rp 105 miliar. Padahal, anggaran pilwali hanya Rp 71 miliar.

Di sisi lain, Satriyo mengatakan bahwa pilkada saat ini lebih progresif. Sebab, kali ada  pemerintah  memberikan  batasan
untuk nilai bahan kampanye. Pada pilkada sebelumnya, tidak ada batasan sehingga potensi untuk penyalahgunaan bisa lebih
besar.

”Sekarang ada pembatasan nominal secara  langsung.  Nilai  ekonomis  dari barang-barang  yang  digunakan  untuk kampanye  pun  dibatasi.  Jadi,  ini  lebih progresif,” ujarnya.

Apakah itu berarti bahwa pemberian suvenir  termasuk  pelegalan  politik uang dari KPU? Satrio menolak menjelaskan hal tersebut. Sebab, kata dia, yang  bisa  mengatakan  bahwa  itu politik uang yang melanggar aturan atau tidak adalah panwaslu.

(kan/ps)