Survei Hanya Memecah Belah PDIP

Politisi PDIP TB Hasanuddin
090015_234229_tb_hasanuddin
TB Hasanuddin

POJOKSATU – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin melihat ada yang janggal dengan hasil survey Poltracking. Survey itu aneh karena tidak sesuai dengan kai­dah ilmiah, khususnya dalam menentukan respondennya dan metodologinya.

“Sebagai misal, untuk menge­tahui tingkat pelayanan Kereta Api, mestinya respondennya pengguna atau penumpang KA, bukan penumpang pesawat yang tidak pernah naik kereta api. Sama juga kalau ingin tahu siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya, mestinya respondennya kader PDIP dan bukan pakar karena pakar tak mewakili kader PDIP,” ujar TB Hasanuddin, kemarin.

Menurutnya, karena tak sesuai kaidah ilmiah maka hasilnya pun tidak valid dan tidak bisa diper­tanggung jawabkan. Justru dia curiga survei ini pesanan untuk memecah belah PDIP.

TB Hasanuddin menjelaskan, sampai saat ini, Ibu Megawati telah diusulkan kembali men­jadi Ketua Umum masa bakti 2015/2020 oleh setiap kader mulai ranting, PAC, DPC dan DPD seluruh Indonesia melalui musancab, konfercab dan kon­ferda. “Survey itu aneh, tendensius dan bermuatan politik adu domba. Tapi saya yakin kader PDIP tak akan terpanc­ing,” tandasnya.


Sebelumnya, Poltracking Indonesia memerkan hasil survey yang isinya menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling potensial memimpin PDIP untuk lima tahun kedepan. Dalam survey tersebut, 9 tokoh di PDIP yaitu Ganjar Pranowo, Hasto Kristianto, Joko Widodo, Maruarar Sirait, Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung, Muhammad Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan Tjahjo Kumolo masuk sebagai kandidat ketum.

Penilaian dari 200 responden survey tersebut memberikan poin besar kepada Jokowi se­bagai ketum PDIP paling layak. Mega yang dijagokan PDIP justru hanya nongkrong di posisi ketujuh. (rmol/dep)