PDIP Masih Butuh Megawati Jadi Ketum Lima Tahun Lagi

Megawati Soekarnoputri.
Megawati Soekarnoputri.
Megawati Soekarnoputri. Foto: dok/JPNN.com
Megawati Soekarnoputri. Foto: dok/JPNN.com

POJOKSATU – Hasil riset beberapa lembaga survei soal bursa calon ketua umum PDI Perjuangan dipastikan tidak berlaku di kongres ke IV di Bali nanti. Presiden Joko Widodo atau pun kader PDIP lainnya tidak mungkin bisa mengganti­kan posisi Megawati Soekarnoputri.

Kepastian ini disampaikan sejumlah elite di internal PDIP. Kongres PDIP langsung men­gukuhkan Mega sebagai ketua umum partai berlambang ban­teng periode 2015-2020.

Politisi senior PDIP Pramono Anung menegaskan, pembahasan kursi ketum sudah selesai. Baik kader di pusat maupun di daerah, semua sudah sepakat Mega tetap menjadi Ketum PDIP.

“Kalau saya boleh jujur saya mengatakan untuk urusan ketua umum PDI Perjuangan sudah se­lesai,” kata Pramono di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin.


Bekas Sekjen PDIP ini men­gatakan, di internal partainya sudah tidak ada lagi diskusi tentang siapa calon Ketum DPP PDIP periode mendatang. Di dalam Rakernas ke-IV PDIP di Semarang pada pertengahan September 2014, telah disampai­kan aspirasi kepada Megawati agar kembali memimpin PDIP.

“Maka apa yang terjadi pada kongres April nanti adalah mem­berikan pengukuhan kepada Ibu Mega untuk menjadi ketua umum kembali,” tegasnya.

Kenapa harus Mega? Bekas Wakil Ketua DPR ini mengata­kan, PDIP hingga saat ini tidak bisa lepas dari figure Mega. Apalagi selama memimpin par­tai, sepak terjang Mega sudah tidak bisa diragukan lagi.

“Karena apa? prestasinya dalam memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden,” beber Pram-sapaan akrabnya.

Meski demikian, Pram mem­berikan apresiasi terhadap ha­sil survey yang diumumkan Poltracking. Dalam survey terse­but, Jokowi dianggap kader yang paling layak dan potensial ketimbang Mega.

“Survei memang sebagai in­strumen parameter. Tetapi apa yang dilakukan oleh Poltracking yang menyurvei para pakar jumlahnya 200 orang, sebe­narnya tidak menunjukkan apa yang diinginkan oleh grass root (akar rumput) dari struktur PDI Perjuangan,” tutur Pram.

Politisi PDIP Bambang Wuryanto menilai, melibatkan publik dalam melihat siapa yang pantas untuk menjadi ketum PDIP adalah hal yang tidak tepat. Sebab, hal itu merupakan ranah internal setiap partai.

“Nggak bisa diminta pendapat langsung dan di-framing seperti itu. Jelas ini nggak fair, tidak profesional. Kalau ingin melihat siapa yang pantas harus tanya anggota,” kata Sekretaris Fraksi PDIP ini. (rmol/dep)