Megawati Dijamin Kader Masih Terpilih Aklamasi

Politik, PDIP, Berita Terkini
Politik, PDIP, Berita Terkini
Poltracking saat memaparkan hasil survei terkait calon ketum PDIP. Dari survei tersebut, Megawati masuk kategori figur yang paling tidak direkomendasikan.

POJOKSATU.id, BOGOR – Regenerasi dan degenerasi masih melekat di PDIP jelang kongres pada April mendatang di Nusa Dua, Bali. Sejumlah nama pun mulai bermunculan. Namun, nama Megawati Soekarno Putri masih dianggap layak untuk memimpin PDIP.

Bahkan, beberapa elite partai sangat yakin Megawati kembali terpilih secara aklamasi. Seperti yang dilontarkan Sekretaris DPC PDI P Kabupaten Bogor, Saptariyani. Menurutnya, tidak adanya figur pemimpin yang pas dan siap memimpin partai berlambang banteng membuat jabatan Ketua Umum layak disandang oleh trah Soekarno itu.

”Figur Megawati belum dapat digantikan oleh satu pun kader PDIP,” tegasnya yang dilansir dari Radar Bogor, Selasa (24/3).

Apalagi, sambung dia, di tengah situasi politik Indonesia seperti saat ini,PDIP perlu dipimpin oleh sosok yang tangguh, kuat, berprinsip, berpendirian, dan memiliki ‘track record’ positif dalam memimpin partai.


Sementara itu, Lembaga Survei Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil survei terbarunya. Hasil survei menunjukkan trah Soekarno tak lagi direkomendasikan untuk memimpin PDIP.

“Responden menginginkan regenerasi kepemimpinan menjadi agenda prioritas PDIP dalam kongres kali ini,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha.

Survei itu memilih Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo sebagai figur yang paling tidak direkomendasikan memimpin partai banteng tersebut. Mega dan Puan hanya dipilih sebanyak masing-masing oleh 2,2 persen responden untuk memimpin partai. Sementara saudara kandung Puan, Prananda Prabowo, hanya dipilih 2,98 persen responden.

Politik, PDIP, Berita Terkini
Presentase rekomendasi responden untuk trah Soekarno bahkan jauh lebih kecil dibandingkan Joko Widodo, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo. Mereka menjadi calon ketua umum yang paling direkomendasikan dan dipilih masing-masing 29,35 persen responden, 28,73 dan 19,85 persen responden.

Survei ini dilakukan Poltracking terhadap 200 pakar dan opinion leaders dalam bidang politik, hukum, dan sosiolog, termasuk budayawan dan jurnalis. Metode riset adalah dengan focus group discussion selama Desember 2014 hingga Februari 2015.

Kriteria penilaian ketua umum yang diinginkan responden adalah integritas, kompetensi, visi dan gagasan, kemampuan memimpin, pengalaman dan prestasi, komunikasi elite dan publik, kemampuan memimpin pemerintahan, akseptabilitas publik, dan kemampuan memimpin koalisi.

Menyikapi hal itu, Saptariyani menegaskan bila elektabilitas yang melambung tak menjamin seorang individu itu layak menyandang jabatan ketua umum. Namun ada faktor lain yang patut diperhitungkan, seperti pola kepemimpinan dan memiliki peran sebagai pemersatu kader.

”Sosok Megawati masih memiliki peran krusial di tubuh partai. Dan internal PDIP tahu betul akan hal itu. Namun, regenerasi kepemimpinan juga dianggap perlu,” urainya.(tik/c)