Hadapi Pilkada 2015, Golkar Agung Rombak Kepengurusan Daerah

Ketua DPP Leo Nababan (kanan) bersama Ki Manteb Sudarsono (dua dari kanan) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (22/3). (Tri Mujoko Bayuaji/Jawa Pos/Pojoksatu)
Ketua DPP Leo Nababan (kanan) bersama Ki Manteb Sudarsono (dua dari kanan) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (22/3). (Tri Mujoko Bayuaji/Jawa Pos/Pojoksatu)
Ketua DPP Leo Nababan (kanan) bersama Ki Manteb Sudarsono (dua dari kanan) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (22/3). (Tri Mujoko Bayuaji/Jawa Pos/Pojoksatu)

POJOKSATU – Partai Golongan Karya (Golkar) hasil musyawarah nasional (munas) Jakarta mulai pasang kuda-kuda untuk mengikuti Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah merombak besar-besaran struktur pimpinan beringin di tingkat daerah.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Opini Leo Nababan mengatakan, berdasar rapat pleno DPP, akan dilakukan persiapan pilkada dengan melakukan konsolidasi di tingkat internal terlebih dahulu. ”Akan ada musda (musyawarah daerah), di tingkat 1 nanti segera diambil alih,” kata Leo kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Minggu (22/3).

Menurut Leo, untuk sementara, saat ini pimpinan DPD I Golkar tingkat provinsi dipimpin pelaksana tugas (Plt) atau karteker. Tugas Plt hanya menjembatani dilakukannya musda di tingkat provinsi. ”Karena masa jabatan hampir semua pimpinan daerah hampir habis, ditangani Plt dulu. Termasuk di DPD II,” kata Leo.

Meski rangkaian musda paling cepat baru berjalan minggu depan, Leo menyatakan, sudah ada gambaran posisi pimpinan DPD I. Menurut dia, tidak semua ketua dan sekretaris DPD I Partai Golkar akan berganti. Untuk persiapan eksternal, Partai Golkar kubu Agung Laksono itu sudah mempersiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pilkada.


Terkait surat keputusan (SK) menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkum HAM) atas kepengurusan Partai Golkar hasil munas Jakarta, Leo belum bisa memastikan. Menurut dia, pengakuan SK kepengurusan itu hanya masalah waktu. Dia berharap SK tersebut bisa keluar dalam masa waktu yang tidak terlalu lama. ”Mudah-mudahan besok (hari ini, Red) keluar, bersamaan dengan ulang tahun pimpinan baru kami (Agung Laksono, Red),” kata Leo.

Meski SK Menkum HAM belum keluar, Partai Golkar kubu Agung tetap optimistis untuk bisa diakui sebagai pengurus yang sah. Rencananya hari ini DPP Partai Golkar kubu Agung menggelar ruwatan sekaligus syukuran atas kepengurusan Partai Golkar yang baru. Proses ruwatan itu mengundang dalang kondang Ki Manteb Sudarsono sekaligus menggelar wayang semalam suntuk. ”Kami syukuran atas hasil mahkamah partai. Besok 34 DPD dari kabupaten/kota juga siap hadir,” ujar Leo.

Leo menambahkan, mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla juga direncanakan hadir. Semua pimpinan parpol pun sudah diundang. Tak lupa, Leo menyebut ruwatan dan syukuran itu mengundang Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar hasil munas Bali. (bay/c10/tom/dep)