Penyelenggara Pilkada Harus Profesional

pilkada serentak 2015
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU – Sesuai Undang-undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pilkada, suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Cianjur dilakukan penyelenggara KPU maupun Panwaslu. Akan tetapi, apakah rekrutmen peneyelenggara seperti PPK, PPS atau KPPS bisa berlangsung secara transparan, akuntabel dan profesional?

Sekertaris Karang Taruna Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Farid Sandi mengatakan, rekrutmen tidak boleh mementingkan kepentingan salah satu calon atau kepentingan politis. Tetapi, lebih mementingkan penyelenggaraan Pilkada agar bisa berjalan jujur, adil dan rahasia.

“Maka itu harus memiliki penyelenggara Pilkada yang jujur, adil dan profesional serta transparansi,” tegasnyasaat ditemui kemarin.

Dia memaparkan, dalam rekrutmen penyelenggara tingkat PPK, PPS ataupun KPPS yang dilakukan Panitia Seleksi, harus memperhatikan profesional dalam mengemban tugasnya. Artinya, tidak berdasarkan kedekatan emosional atau rekomendasi dari oknum pejabat atau pemangku kepentingan.


Dampaknya, bisa menimbulkan efek negatif terhadap penyelenggaraan Pilkada. Baginya, panitia seleksi juga harus memperhatikan tentang rekrutmen penyelenggara tingkat PPK di setiap kecamatan.

“Profesional, independen dan mengerti dalam tugas sebagai penyelenggara pemilu,” ujarnya. Dia menambahkan, penyelenggara harus anti dijadikan sebagai wayang dari oknum pejabat atau politisi yang mempunyai kepentingan.

Tahapan rekrutmen penyelenggara tingkat PPK, PPS atau KPPS wajib dilaksanakan secara selektif prosedural dan profesional sehingga menghasilkan Pilkada yang berkualitas dan bermutu (mat/dep)