Pembenci Jokowi Semakin Banyak

Presiden Joko Widodo

POJOKSATU – Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri membuat popularitas Presiden Jokowi merosot. Pasalnya, Jokowi dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik dua lembaga penegak hukum tersebut. Celakanya, konflik ini muncul bertepatan dengan 100 hari kinerja Jokowi-JK.

Respon negatif terhadap 100 hari kinerja Jokowi membuat pembenci mantan Gubernur DKI Jakarta itu tambah banyak. Pembenci Jokowi tak hanya dari kalangan pendukung Prabowo Subianto, tetapi juga dari kalangan pemilih Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Bahkan, kritikan tajam juga muncul dari kalangan internal PDIP Perjuangan.

“Jika ingin melakukan impeachment sekaranglah saatnya. Karena banyak celah yang bisa dilakukan (untuk memakzulkan Presiden),” ujar politisi PDIP, Effendi Simbolon saat diskusi publik bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Komentar bernada miring pun bermunculan di medai sosial Facebook dan Twitter. “Saat terdesak dilawan oleh rakyat & pendukung sendiri, Jokowi ajak @Prabowo08 berkoalisi. #SalamGigitJari,” cuit MH Maqbul Halim di akun ‏@maqbulhalim.


Akun ‏@Zeinnaldy28 mengatakan, “Ini sebagai contoh kalian yg selalu menganggap salah Pak Prabowo ! Salam gigit jari wahaha”.

Komentar yang terkesan meledek datang dari akun ‏@andrekatro. “Mungkin karna pak @jokowi_do2 hari ini ke malaysia gan @MrHamid10,, jadi kite gigit (jari) deh,” imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskrido Ambardi alias Dodi menilai, Jokowi harus menunjukkan kemandirian seperti yang diperlihatkannya saat pembentukan kabinet. Itu penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepadanya.

Menurut dia, kemandirian Jokowi saat pembentukan kabinet di awal pemerintahannya, seakan memudar dan perlahan menghilang.

“Pada awal membentuk kabinet, Jokowi terlihat mandiri dengan polanya sendiri untuk memilih menterinya sendiri. Dia menggunakan data dari KPK dan PPATK untuk menjaring menteri. Tetapi, kini kemandirian itu seperti hilang, menjadi tidak konsisten ketika dia tidak melibatkan dua lembaga ini dalam memilih calon Kapolri. Meski tidak ada keharusan, tapi secara etik akan semakin bagus,” kata Dodi.

Dodi menilai, dimensi etik yang dibangun Jokowi sejak awal terlihat goyah ketika berhadapan dengan dinamika riil politik yang diwarnai dengan tawar menawar posisi. “Saat ini, Jokowi sudah memasuki dinamika riil politik,” kata Direktur Lembaga Survei Indonesia ini.

Menurut Dodi, situasi semakin pelik ketika Jokowi harus berhadapan langsung dengan partai pendukungnya. Kondisi ini, kata Dodi, membuat Jokowi sadar bahwa dia butuh kekuatan penyokong di tingkat elite.

“Riil politik tidak ramah karena berhadapan dengan partai pendukungnya. Tetapi, komprominya bukan mengurangi pertimbangan etik, melainkan KPK bisa diperkuat,” kata Dodi. (one)