Golkar Rancang Islah Jalan Tengah

Ical dan Agung

Golkar
Upaya islah atau rekonsiliasi Partai Golongan Karya (Golkar) terus berjalan. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi munas Jakarta Siswono Yudo Husodo mengatakan, setelah rekonsiliasi visi sudah hampir tuntas, kini Golkar akan masuk ke tahap rekonsiliasi struktural. Puncaknya adalah penentuan ketua umum (Ketum).

”Sampai saat ini, sudah ada tiga opsi jalan tengah,” ujarnya.

Opsi pertama adalah menggabungkan pengurus dua kubu dengan salah satu ketua umum. Pilihan kedua adalah menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih satu di antara dua ketua umum saat ini, yakni Agung Laksono atau Aburizal Bakrie. ”Ketiga, menggelar munaslub untuk memilih ketua umum, tapi di luar dua Ketum yang ada saat ini,” jelasnya.

Politikus senior itu mengakui bahwa tahap rekonsiliasi struktural akan jauh lebih sulit daripada rekonsiliasi visi. Dia menambahkan, Wapres JK juga menyebut kisruh Golkar saat ini tidak bisa selesai dalam waktu dekat karena rekonsiliasi struktural bakal alot. ”Teman-teman munas Bali maupun munas Jakarta sudah ingin bersatu. Masalahnya tinggal siapa yang jadi ketua umum,” katanya.


Siswono menuturkan, terkait dengan rekonsiliasi visi, empat di antara lima poin yang dibahas sudah menemui kata sepakat. Poin pertama, Golkar munas Jakarta menginginkan pilkada langsung, sedangkan Golkar munas Bali menghendaki pemilihan lewat DPRD. ”Hasil rekonsiliasi, disepakati pilkada langsung,” ujarnya.

Poin kedua, munas Jakarta menghendaki pilpres langsung, sedangkan munas Bali ingin membuka opsi pilpres tidak langsung. Hasil rekonsiliasi, disepakati pilpres langsung.

Poin ketiga, munas Jakarta ingin anggota dewan yang maju ke DPR berdasar suara terbanyak atau proporsional terbuka, sedangkan munas Bali ingin kader yang maju ke DPR berdasar nomor urut atau proporsional tertutup. Hasil rekonsiliasi, disepakati proporsional terbuka.

Poin keempat, munas Jakarta ingin Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), sedangkan munas Bali ingin tetap di KMP. ”Akhirnya, diputuskan tidak ada koalisi-koalisian. Toh, pilpres sudah selesai,” kata Siswono. Poin kelima, munas Jakarta ingin mendukung pemerintah, sedangkan munas Bali ingin mengkritisi pemerintah. ”Ini yang masih dibicarakan,” imbuhnya.

Juru runding Partai Golkar versi munas Bali Aziz Syamsudin menegaskan, sudah ada sejumlah perkembangan dari hasil pertemuan Rabu (14/1). Menurut Aziz, tidak ada lagi istilah di Partai Golkar untuk terikat dalam KMP atau KIH. ”Yang kami bela ideologi partai. Antara KMP dan KIH kami selaraskan,” ujarnya.

Aziz berharap, sembari proses pengadilan berjalan, proses juru runding tetap berlangsung. Nanti, jika ada musyawarah mufakat, kesepakatan itu dimasukkan ke bagian dari putusan pengadilan. ”Putusan pengadilan terkait sengketa berlangsung 60 hari. Jika tidak ada putusan, gugatan akan tetap diputuskan,” tandasnya. (owi/bay/c11/fat)