Palguna Jadi Hakim MK, Balas Budi Jokowi

Palguna

POJOKSATU- Penunjukkan I Dewa Gede Palguna sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Hamdan Zoelva oleh Presiden Joko Widodo hanyalah politik balas budi.

“Itu namanya Istana sudah memainkan praktik politik balas budi,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Palguna  adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udaya, Bali, yang pernah menjadi kader PDI Perjuangan. Dia juga pernah menjadi hakim MK periode 2003-2008, satu masa dengan Jimly Asshiddiqie. Kini, ia dipilih Presiden Joko Widodo sebagai hakim MK untuk menggantikan Hamdan Zoelva. Rabu (7/1/2015)  siang ini Palguna diambil sumpah di hadapan Jokowi di Istana Negara.


Informasi yang diterima detikcom, pengambilan sumpah akan berlangsung pukul 13.30 WIB di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta.

Sebelumnya Mensesneg Pratikno mengatakan, MK akan mendapat dua hakim baru. Selain Palguna, Presiden Jokowi juga akan mengambil sumpah Suhartoyo sebagai hakim MK dari unsur Mahkamah Agung.

Menurut Bambang, penunjukan tersebut melengkapi penunjukkan kader partai lainnya yang lebih dulu ditempatkan di lembaga-lembaga yang harusnya diisi orang independen.

“Kita berharap, ke depan Jokowi membatasi diri dalam penggunaan kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan politik balas budi, baik kepada sponsor dan para pendukung saat pilpres,” demikian Bambang.

Sementara Ruhut Sitompul menyatakan, I Dewa Gede Palguna harus menjaga kepercayaan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan sampai seperti Akil Mochtar. Palguna tidak boleh main-main dalam menjalankan kepercayaan Presiden,’ kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Ruhut, para hakim MK yang berasal dari politik, di awal-awal biasanya agak susah menghilangkan warna politik. Mahfud MD, Hamdan Zoelva, dan Patrialis Akbar, memang sudah menunjukkan kerja baik. Tapi saat awal-awal, rasa politik dari mereka masih terasa.

“Saya harapkan Pak Palguna bisa menghilangkan rasa politiknya dari awal,” demikian Ruhut. (rmol)