Dihajar Rakyat, Elektablitas Golkar Merosot

MUNAS GOLKAR

POJOKSATU, JAKARTA – Kisruh internal di tubuh Partai Golkar mulai berdampak pada konstituen. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, publik mulai menghakimi partai berlambang beringin itu dengan mencabut dukungan. Akibatnya, elektabilitas Partai Golkar merosot tajam.

Jumat (19/12) LSI milik Denny J.A. memublikasikan temuan mereka terkait dengan kisruh Golkar setelah putusan Kemenkum HAM. Peneliti LSI Ardian Sopa menjelaskan, dalam waktu kurang dari dua bulan, elektabilitas Golkar merosot hingga di bawah 10 persen. ’’Kalau pemilu legislatif dilakukan sekarang, elektabilitas Golkar hanya 8,4 persen,’’ ujarnya di kantor LSI kemarin.

Angka tersebut merupakan tingkat elektabilitas terendah Golkar sepanjang sejarah berdirinya partai itu. Berdasar survei, 86,75 persen publik memberikan deadline kepada Golkar untuk menyelesaikan konflik paling lambat akhir Januari. Apabila lewat, Golkar terancam makin ditinggalkan konstituen.


Menurut Ardian, publik tidak sebatas menghakimi dan menuntut. Mereka juga memberikan saran konstruktif kepada Golkar. ’’Mayoritas publik menginginkan penyelesaian konflik Golkar dilakukan dengan jalan islah. Angkanya mencapai 72,94 persen,’’ tuturnya. Khusus konstituen Partai Golkar, yang menginginkan islah mencapai 90,91 persen.

Berdasar survei tersebut, tingginya ekspektasi terhadap Partai Golkar tidak lepas dari persepsi umum publik terhadap partai itu. Publik memosisikan Golkar sebagai penyangga politik nasional. ’’Baik buruknya Golkar, stabil dan pecahnya Golkar, akan berpengaruh pada kondisi perpolitikan nasional,’’ lanjutnya.

Apabila Golkar benar-benar pecah, stabilitas politik di Indonesia akan terganggu. Sebaliknya, apabila Golkar berhasil islah, selamatlah politik Indonesia. Islah Golkar akan menjadi role model penyelesaian konflik parpol di Indonesia. Partai-partai lainnya akan meniru yang dilakukan Golkar bila berhasil bersatu lagi.

Ardian menuturkan, publik masih yakin dengan kemampuan Golkar menyelesaikan konflik. Fakta Golkar sebagai parpol terbesar, tertua, dan paling berpengalaman di Indonesia menjadi faktor utama. Para elite Golkar dianggap sudah terbiasa berada dalam situasi konflik sehingga dinilai mampu menerapkan win-win solution.

Ardian menambahkan, apabila elite Golkar enggan islah dan tetap memilih jalur hukum, persoalan akan semakin meruncing. Dia mengingatkan, konflik Golkar saat ini memang baru sebatas pertarungan di level elite. Namun, apabila konflik berlarut-larut, perpecahan bisa merembet ke daerah.

Sekretaris Fraksi DPP Partai Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, menilai, penyelesaian konflik internal yang berlarut-larut memang membahayakan masa depan partai berlambang beringin itu. Namun, hal terbaik yang dilakukan kedua pihak saat ini adalah mempersiapkan diri dengan bukti-bukti hukum yang otentik untuk dibuka di pengadilan. ”Bukti-bukti itu, antara lain, keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh DPD tingkat I dan II seluruh Indonesia, daftar hadir atau absensi, notulensi, rekaman, proses tahapan penyelengaraaan munas sebagaimana diatur dalam AD/ART seperti laporan rapat pleno,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, Partai Golkar sejak dulu selalu menggunakan cara yang bermartabat, elegan, dan selalu berdasar aturan hukum. Kedua pihak tidak perlu saling menuding, pihak mana yang memulai dan pihak mana yang secara tidak sadar dijadikan kuda troya pihak ketiga untuk menghancurkan Partai Golkar dari dalam. Justru kedua pihak harus mulai bersama-sama mewaspadai adanya penumpang gelap yang hendak mengail di air keruh atau mengambil keuntungan dari kekisruhan itu.

”Soal siapa yang salah atau  benar, soal munas mana yang sah dan diakui atau tidak, biarlah pengadilan nanti yang menilai dan memutuskan. Sehingga hal penting yang dibutuhkan kedua kubu saat ini, kalau dalam istilah perang adalah gencatan senjata, bukan angkat senjata,” tandasnya. (byu/bay/c6/fat)