POJOKSATU.ID- Puluhan mahasiswi melakukan demonstrasi di dua lokasi yaitu di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (18/12/2023).
Puluhan massa itu tergabung dalam gerakan, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (Somasi).
Dalam aksinya, Somasi mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Meteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan untuk menindak tegas mafia peredaran produk formula kuras WC anti sumbat llegal di Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Telaga Bidadari Ternyata Ada di Ramang-Ramang Makassar, Karst Terbesar ke-3 di Dunia
Kordinator aksi Somasi, Irwan Abd. Hamid mengatakan, bahwa peredaran produk tersebut sudah meresahkan masyarakat karena tidak memiliki izin edar dari Kemenkes dan Kemendag.
"Produk-produk Formula kuras wc dan anti sumbat ini berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan," kata Irwan kepada wartawan.
"Ini bahan-bahan yang digunakan tidak jelas dan berpotensi menimbulkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, bahkan keracunan, karena itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan harus bertindak," sambungnya.
Menurut Irwan, berdasarkan hasil investigasi Somasi, peredaran produk formula kuras wc dan anti sumbat di Jawa Timur dilakukan secara masif.
Baca Juga: Terlepas Pesonanya, Ramang-ramang Ternyata Karst Terbesar ke-3 di Dunia
Bahkan, produk-produk tersebut sudah lama diperjual belikan di toko-toko, pasar tradisional dan online.
"Kami mendesak Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengambil tindakan tegas," tegasnya.
Dalam aksi itu, Somasi juga membentangkan spanduk besar bertuliskan:
"Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan segera tangkap mafia perdagangan bahan kimia berbahaya di Jawa Timur dan Kalimat Negara Tidak Boleh Kalah Lawan Mafia".
Irawan menegaskan, pihaknya bakal melakukan aksi lanjutkan dengan jumlah massa yang lebih banyak bila tuntutan aksi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Menkes dan Mendag.
"Lewat gerakan somasi kami akan terus menggelar aksi demonstrasi sampai dua kementerian merespon aspirasi dan secepat mungkin mengambil langkah tegas berantas praktek illegal," tandasnya. ***