Mendagri : Ikut ISIS, Kewarganegaraan Dicabut

Tjahjo Kumolo
Mendagri. Tjahyo Kumolo
Mendagri. Tjahyo Kumolo

POJOKSATU – Lemahnya aturan hukum untuk menjerat anggota Negara Islam Iraq dan Syria alias ISIS mulai ditangani serius. Rencananya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme). Ada sejumlah masalah yang akan diatur, di antaranya pencabutan kewarganegaraan hingga pencegahan keluar masuknya anggota ISIS di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya memang diminta Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membantu merevisi UU Antiterorisme. Ada sebuah tim yang memang ditugaskan untuk merevisi UU tersebut. ”Ada beberapa pengaturan,” ucapnya.

Misalnya masalah WNI yang akan bergabung atau telah menjadi anggota ISIS. Selama ini belum ada yang mengatur masalah itu. Tanpa aturan tersebut, tidak akan diketahui alasan WNI keluar masuk Indonesia. ”Padahal, informasi intelijen itu menunjukkan bahwa mereka akan bergabung dengan ISIS, namun kenyataannya sulit dideteksi. Karena itu, tentu perlu segera diatur,” tuturnya.

Mereka yang terlibat ISIS atau organisasi internasional lain yang radikal bisa disanksi dengan pencabutan kewarganegaraannya. Memang WNI itu perlu dibela. Namun, bila ada keterlibatan dengan kelompok radikal, tentu kasusnya perlu ditelaah secara khusus. ”Misalnya 16 WNI yang tertangkap di Turki, mana mungkin bisa langsung dilepas?” ujarnya.


Hingga saat ini, lanjut Mendagri, memang masih ada perdebatan apakah merevisi UU atau membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Semua itu nanti dilihat yang mana yang paling baik. ”Kemungkinan masih revisi UU saja,” kata Tjahjo.

Selain itu, terang mantan sekretaris jenderal PDIP tersebut, secara teknis saat ini diperlukan kepekaan setiap kepala daerah untuk mengantisipasi warganya yang mungkin berniat bergabung dengan ISIS. Untuk itu, Kemendagri meminta setiap kepala daerah bisa berkoordinasi dengan BIN, TNI, dan Polri. ”Waspadai orang asing dan bila mendapat informasi tertentu dari aparat, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Yang juga perlu dilakukan adalah kepala daerah memetakan mana daerah merah atau rawan terduga anggota ISIS. Selain Poso, Sulteng, Kemendagri sudah mendeteksi salah satunya, yaitu Tangerang Selatan, Banten. ”Untuk setiap daerah tersebut, tentu diharapkan kepala daerahnya lebih waspada,” tuturnya.(idr/c9/end/dep)